Tolong, Tenaga Medis Masih Kekurangan APD
Merdeka.com - Sebagai garda terdepan dalam menangani pasien terinfeksi virus corona atau Covid-19, tenaga medis membutuhkan alat pelindung diri (APD) sesuai standar WHO (World Health Organization). Namun sayang, saat ini tak semua tenaga medis mendapatkan APD.
Akibatnya, mereka rentan terpapar Covid-19. Berdasarkan data terbaru, sudah lebih dari 60 tenaga medis di Indonesia meninggal dunia karena terinfeksi virus asal Wuhan, China itu.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih mengakui tenaga medis masih kekurangan APD. Meskipun pemerintah sudah mendistribusikan 105.000 APD, ia menilai itu tak cukup.
-
Kenapa jumlah dokter di Indonesia masih rendah? Mengutip pernyataan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, PhD, KEMD saat memberikan materi di acara yang sama, saat ini rasio jumlah dokter Indonesia masih tergolong sangat kecil, yaitu 0,47 dokter per 1.000 penduduk. 'Angka ini jauh di bawah standar WHO yang minimalnya 1 dokter per 1.000 penduduk,' ujar Dante.
-
Bagaimana Prabowo mengatasi kekurangan dokter? Salah satu langkah yang ia usulkan adalah meningkatkan jumlah fakultas kedokteran dari 92 menjadi 300 di seluruh Indonesia.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Siapa yang terdampak dari kurangnya dokter? Pandemi Covid-19 telah menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya mempersiapkan perlindungan baik jiwa maupun kesehatan demi menjaga stabilitas keuangan keluarga.
-
Bagaimana IDI mengatasi kurangnya dokter di daerah terpencil? 'Apresiasi dari daerah masih belum merata padahal biaya kebutuhan ekonomi di setiap daerah berbeda,' kata Adib.
"Masih kurang. BNPB kan sudah distribusi untuk gelombang pertama 105.000 itu. Tetapi itu kan habis karena terpakai buang, pakai buang," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Senin (30/3).
Seharusnya, distribusi APD dilakukan secara terus menerus. Ada dua alasan mengapa hal itu harus dilakukan. Pertama, karena APD hanya dipakai sekali oleh tenaga medis kemudian dibuang.
Kedua, jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 terus bertambah. Pada Minggu (29/3) kemarin, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.285 orang.
Belum lagi jumlah pasien yang masuk kategori orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang terus meningkat. Dengan banyaknya pasien, otomatis jumlah tenaga medis bertambah diikuti dengan APD.
"Makanya kami terus minta untuk terus disupport dan kontinu," kata dia.
Daeng M Faqih tidak merinci berapa banyak APD yang dibutuhkan tenaga medis saat ini. Dia hanya menjelaskan bagaimana penggunaan dan cara kerja tenaga medis di rumah sakit rujukan.
Ia menyebut, dalam sehari waktu kerja tenaga medis dibagi tiga sif. Masing-masing delapan jam. Sementara petugas yang membutuhkan APD saat menjalankan tugas sekitar tujuh. Yakni dokter konsulen, dokter jaga, perawat, petugas nutrisi dan gizi, petugas yang menyiapkan alat kesehatan, petugas kebersihan dan analis.
"Jadi jumlahnya berapa per sif karena tiga kali setiap hari. Kemudian kali lama perawatan minimal dua minggu. Kalikan jumlah pasien. Jumlah pasien positif di Indonesia saja 1.285, tambah yang lain-lain. Kemudian tambah pasien baru. Nah kira-kira hitungannya begitu. Jadi memang besar kebutuhannya," urainya.
Stok Menipis
Alumnus Magister Hukum Universitas Hassanudin, Makassar ini menambahkan di beberapa rumah sakit, stok APD ada. Namun, jumlahnya mulai menipis. Guna mengantisipasi APD kosong, para tenaga medis melakukan berbagai cara.
Pertama, menunda operasi yang dianggap kurang urgensi atau mendesak. Dengan adanya penundaan ini, petugas medis bisa mengalihkan seragam operasi untuk APD penanganan Covid-19.
Kedua, memodifikasi jas hujan dan plastik sampah sebagai APD Covid-19. Meski barang tersebut tidak sesuai APD standar WHO, Daeng M Faqih mengatakan itu dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien.
"Itu maksud kami menyampaikan, mengingatkan bahwa ini ada kebutuhan ini. Karena kalau petugas kesehatan banyak yang tumbang karena terinfeksi bahaya ini. Siapa yang akan menolong orang-orang itu," kata dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
6.333 Puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar.
Baca SelengkapnyaIDI menegaskan, permasalahan utama di Indonesia yakni distribusi dokter yang tidak merata, bukan produksinya.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di 2022.
Baca SelengkapnyaRencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangkan dokter asing menuai polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak karena berbagai alasan.
Baca Selengkapnyaian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.
Baca SelengkapnyaKekurangan dokter dirasakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Lantas berapa jumlah dokter yang dibutuhkan di sana?
Baca SelengkapnyaIndonesia masih kekurangan 120 ribu dokter umum sesuai rasio ideal yang diharapkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Baca SelengkapnyaMenkes menyebut idealnya per 1.000 penduduk di Indonesia ada satu dokter yang menangani
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca SelengkapnyaAnies dan Prabowo Saling Dukung Program Menambah Jumlah Dokter di Indonesia
Baca SelengkapnyaJangan sampai nanti kita ingin mengejar kuantitas, tapi kualitasnya acak kadut gitu," kata Piprim.
Baca SelengkapnyaPro dan kontra terjadi karena pemerintah ingin mengambil dokter asing untuk mengabdi di Indonesia
Baca Selengkapnya