Menjaga tradisi di balik pencalonan Marsekal Hadi jadi Panglima TNI

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hadi menjadi calon tunggal menggantikan Jenderal Gatot Nurmatyo sebagai Panglima TNI.

Hari ini, jebolan Akademi Militer (Akmil) 1986 itu akan diuji oleh Komisi I DPR. Jika mulus, Hadi tinggal menunggu dilantik Jokowi. Dia akan menjadi perwira tinggi kedua dari matra udara yang menjadi panglima.

"Pengajuan Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI adalah mengembalikan rotasi kepemimpinan TNI," ujar Ketua Pusat Studi Politik Dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, kemarin.

Setelah reformasi jabatan Panglima berputar. Berbeda dengan era Orde Baru dan sebelumnya. Panglima selalu berasal dari angkatan darat. Perubahan pertama kali dilakukan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Gus Dur menunjuk Laksamana Widodo Adi Sutjipto menjadi Panglima. Widodo menjabat 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Sejarah mencatat, dia merupakan panglima pertama yang berasal dari angkatan laut.

Dari udara, Marsekal Djoko Suyanto menjadi yang pertama memimpin TNI. Dia diajukan oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Lulusan Akmil 1973 itu bertugas 13 Februari 2006 sampai 28 Desember 2007.

Di era SBY, pos panglima juga sempat dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu menjabat 28 September 2010 hingga 30 Agustus 2013. Setelah itu, berturut-turut panglima menjadi jatah angkatan darat: Jenderal Moeldoko dan Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Ini menegaskan untuk memperkuat penekanan kepemimpinan di TNI, bahwa kepemimpinan bergilir adalah bagian dari membangun soliditas antar-angkatan," tutur Muradi.

Presiden Jokowi mengatakan, Hadi layak mengisi jabatan Panglima karena memiliki kepemimpinan dan kemampuan kuat. "Bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," kata Jokowi di Bandung, Senin (4/12).

Jokowi memastikan pengajuan Hadi kepada DPR sudah sesuai dengan prosedur karena Gatot akan segera memasuki pensiun. "Jadi ini mekanisme normal karena Pak Gatot akan pensiun," kata mantan gubernur DKI itu.

Gatot menyebut, dari tiga kepala staf angkatan di tubuh TNI, Hadi dianggap memenuhi syarat untuk menghadapi tahun politik. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi bakal pensiun pada Mei mendatang. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono pensiun pada Januari 2019.

"Kasau ini sampai 2020, sehingga bisa memimpin TNI menghadapi tahun politik dengan lancar," katanya.

Gatot juga melihat, pengangkatan Hadi sebagai Panglima baru sudah disiapkan sejak awal. Hal itu bisa dilihat dari karier Hadi yang meroket dari Sekretaris Militer Presiden, kemudian diangkat menjadi Irjen di Kemenhan, lalu ditunjuk jadi Kasau.

"Ini yang sudah dipersiapkan secara regenerasi. Penyiapan kader-kader yang disiapkan sejak awal," ungkapnya.

Hadi memilih tak banyak bicara soal pencalonannya. "Nanti saja ya, tak dongengi panjang. Mohon doanya," kata Hadi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengaku setuju dengan pemilihan Hadi. Dia berpesan kepada Hadi. "Tidak berpolitik praktis dan berpolitik kebangsaan negara," tegas Idrus.