Tragedi Kanjuruhan, PDIP: Pihak yang Bertanggung Jawab harus Dicopot Termasuk PSSI
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mendesak tim gabungan yang dibentuk untuk mengusut tragedi kematian ratusan suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur harus menghasilkan hal yang kongkret. Bukan cuma sekadar evaluasi semata.
"Jangan hanya evaluasi-evaluasi saja, tapi perlu ada hasil," ujar Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).
Bila hasil kerja tim gabungan ditemukan tindak pidana, tidak perlu ragu pihak yang bertanggungjawab dicopot.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Kenapa Hardiknas jadi momen evaluasi? Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan bahwa Hardiknas 2024 menjadi momen untuk melakukan refleksi dan evaluasi.
-
Siapa yang menyampaikan "Jangan takut gagal"? Jika Anda takut gagal, Anda tidak pantas untuk sukses!
-
Bagaimana Ivan Gunawan menanggapi teguran KPI? Ia merasa kesal dengan tuduhan yang menurutnya tidak memiliki dasar yang kuat.
-
Apa itu JKN? Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu kebijakan paling signifikan dalam sektor kesehatan di Indonesia.
-
Siapa yang memberikan komentar tentang pertandingan tersebut? 'Saya rasa hasil ini adil, mengingat pertandingan yang seimbang. Kami tidak kebobolan dan meraih satu poin tambahan di klasemen,' kata Motta.
"Kalau ada yang mengarah ke tindak pidana, ya pindanakan, kalau ada yang harus bertanggung jawab di level manapun ya harus dicopot, apakah itu PSSI atau di tempat lain," ujar Johan.
Menurut mantan juru bicara kepresidenan ini, harus ada tindakan tegas. Bila tidak ada, maka peluang kejadian serupa terulang sangat besar.
"Kejadian ini kalau tidak ada tindakan yang tegas, akan terjadi lagi entah itu beberapa bulan kemudian, itu pasti," ujar Johan.
"Kita tidak ingin kejadian di Malang terulang kembali. Kita berharap kejadian di Malang adalah peristiwa yang terakhir," tegasnya.
Pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengungkap peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
"Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung Menko Polhukam," kata Mahfud saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (3/10).
Mahfud mengatakan, anggota TGIPF akan ditetapkan 24 jam ke depan. Tim itu terdiri dari perwakilan kementerian terkait, organisasi sepak bola, akademisi, hingga media.
"Yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama 24 jam ke depan yang nantinya terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait atau organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa," ucapnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick menegaskan, bahwa PSSI berkomitmen untuk mendorong pemberian hukuman maksimal.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf secara terbuka Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke pihak TNI berbuntut panjang.
Baca SelengkapnyaKetum PSSI Erick Thohir menanggapi aspirasi keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang menuntut keadilan.
Baca SelengkapnyaSetahun lalu, 1 Oktober 2022 peristiwa berdarah yang menewaskan ratusan orang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Hingga kini, korban belum dapat keadilan.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
Baca SelengkapnyaMantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang heran dengan sikap Pimpinan Firli Bahuri dkk yang menyampaikan permintaan maaf.
Baca SelengkapnyaAsep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca SelengkapnyaErick Thohir meminta PT Liga Indonesia Bersatu (LIB) bertanggung jawab dan melakukan evaluasi total.Dia juga meminta PT LIB untuk segera mengusut.
Baca SelengkapnyaPemberantasan judi online tidak bisa diserahkan hanya pada satu institusi saja
Baca SelengkapnyaPihak kepolisian sudah melakukan upaya proses hukum dimulai dengan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti yang ada.
Baca Selengkapnya