Trimedya Sebut Faksi Puan dan Prananda Tak Bisa Pengaruhi Kongres PDIP
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Kongres V pada Agustus mendatang. Ketua DPP Trimedya Panjaitan menyebut, bahwa faksi-faksi di internal partai tak mempengaruhi kongres jika ada pembahasan perubahan kepemimpinan struktur partai. Terlebih, bila ada gerbong Puan Maharani maupun Prananda Prabowo.
"Berbeda di PDIP dengan di partai-partai lain. Kalaupun ada faksi-faksi itu akan sulit bergerak dengan ruang yang luas, kalau mau dibilang faksi ya siapa yang bisa didengar dan disayang sama ibu ketua umum saja. Kalau Mba Puan atau Mas Nanan enggak ada jaminan juga," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).
Trimedya tak merasa antara Puan dan Prananda bertarung merebut pucuk kepemimpinan partai banteng. Menurutnya, hubungan dua kakak beradik itu baik baik saja di bawah kepemimpinan sang ibu.
-
Bagaimana tanggapan Puan soal pertemuan SBY dan Prabowo dengan Megawati? Tidak ada kata tidak. Semua itu masih ada harapan jadi jangan pernah putus asa semuanya pasti masih ada harapan,“ kata Puan, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).
-
Apa yang dihalangi dari Prabowo dan Megawati? Sesungguhnya pertemuan antara Prabowo dengan Megawati tidak ada halangan atau hambatan. Dia menyebut, perbedaan politik antara Prabowo dan Megawati di Pilpres 2024 tidak menjadi permasalahan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Bagaimana komunikasi PDIP dan Prabowo? 'Saya kira kalau konteksnya dekat itu komunikasi, selama ini komunikasinya bagus-bagus saja (dengan PDIP). Pak Prabowo kan selama ini narasi yang dibangun adalah kita harus bersatu kembali ya,' ucap Doli.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
"Selama 7 tahun di DPP saya tidak melihat itu. Saya 7 tahun di DPP saya enggak melihat seperti itu (mereka bertarung)," jelasnya.
Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang punya otoritas penuh membongkar pasang struktur partai.
"Kalau ibu ini kan punya otoritas yang penuh, itu juga enggak menjamin (faksi-faksi). Kalau ada soal kedekatan-kedekatan pribadi (dengan Ketum) ya bisa saja," kata Trimedya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan juga tak mempersoalkan ihwal perbedaan pilihan politik yang terjadi antaranya dengan Kaesang.
Baca SelengkapnyaPuan membantah kabar Megawati dan Prabowo belum kunjung bertemu lantaran masalah tempat.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, mengaku jalinan komunikasinya dengan sejumlah elit Partai Gerindra cukup lancar.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan tidak menetapkan target khusus secara angka, tetapi tetap optimistis memenangi pilkada.
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaHubungan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri diniilai baik-baik saja, sehingga tidak perlu ada istilah rekonsiliasi dalam pertemuan keduanya.
Baca SelengkapnyaMenurut Said, memang sejak awal dari internal maupun eksternal PDIP tidak ada paksaan agar keduanya bertemu.
Baca SelengkapnyaMenurut Otto, Prabowo sedikit berpesan bahwa jangan harap ada yang dapat memecah belah hubungannya dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyampaikan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di Parlemen.
Baca SelengkapnyaEriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya