'Trio Macan Istana' kesal disebut jauhkan Jokowi dengan Megawati

Merdeka.com - Belakangan ini disebut-sebut ada 'Trio Macan Istana' yang menjauhkan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 'Trio Macan Istana' yakni Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto.

Menanggapi itu, Luhut membantah kalau ada pihak yang ingin menjauhkan Jokowi dengan Megawati. Namun, ketika disinggung kalau dirinya termasuk salah satu pihak yang ingin menjauhkan Jokowi dengan Megawati, Luhut enggan menjawab dan memilih pergi.

Sementara itu, Rini Soemarno ketika dikonfirmasi hal itu juga membantah. Rini bahkan sempat marah. "Cari tau aja sendiri, saya nggak ada urusan!," katanya di Istana, Selasa (3/2).

Sedangkan Andi menjawab dengan santai. Menurut Andi, semua partai pendukung punya akses ketemu presiden.

"Silakan ditanyakan dengan PDIP, yang dimaksud siapa tapi setahu saya partai-partai itu memiliki akses ke presiden tidak hanya lewat Mensesneg yang atur jadwal, tapi bisa juga akses langsung yang diberikan oleh presiden," kata Andi.

Sebelumnya, Belakangan ini, berita pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang berujung pada perseteruan KPK vs Polri memang kian memanas. Ada yang menyebut pergantian Kapolri diintervensi Megawati.

Namun seorang politisi PDIP yang menolak disebut namanya kepada merdeka.com menuturkan, kisruh antara KPK vs Polri ini sengaja dibuat oleh tiga orang dekat Jokowi di lingkaran Istana. Mereka disebut dengan 'Trio Macan', yakni Rini Soemarno, Luhut Panjaitan dan Andi Widjajanto.

Rini tercatat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Andi Wijajanto sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Tiga orang ini bekas relawan pendukung Joko Widodo saat pemilihan presiden tahun lalu.

Rini Soemarno misalnya. Dia selama ini dikenal dekat dengan Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Luhut Panjaitan dikenal sangat dekat dengan Joko Widodo. Sementara nama Andi Widjajanto juga bukan pertama kali di dengar. Sejak dia menduduki deputi di rumah transisi, Andi ikut menyeleksi pengisi Kabinet Kerja Jokowi.

Namun, kedekatan 'Trio Macan' dengan PDIP itu merenggang saat satu per satu mendapat jatah dari Jokowi. Sumber itu mengatakan jika pergantian Kapolri ini ditunggangi kepentingan tiga orang ini. Mereka disebut-sebut menolak Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka dituding membocorkan surat usulan nama Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Bocornya nama Budi Gunawan tentu mengundang banyak penolakan. Apalagi nama Komjen Budi Gunawan selalu dikait-kaitkan dengan masalah, misalnya kepemilikan rekening gendut, termasuk penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Budi Gunawan. "Itu ada yang membocorkan," ujar sumber itu.

Bocornya nama Budi Gunawan lantaran 'Trio Macan' itu memiliki kepentingan sangat tinggi. Tiga orang itu memiliki kepentingan berbeda. Pertama soal penguasaan minyak, kedua soal tambang dan persenjataan, ketiga ada agen asing merangkap Lembaga Swadaya Internasional. "Ini semua karena kepentingan," tutur sang sumber.

Namun Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membantah jika Megawati mengintervensi Jokowi dalam pergantian Kepala Polri. Dia mengatakan sebagai seorang negarawan, Megawati dinilai Kalla mengerti proses hukum. "Saya rasa Megawati seorang negarawan," kata JK sapaan akrabnya saat ditemui merdeka.com di kediamannya, Rabu pekan kemarin.

Namun demikian, sumber merdeka.com di lingkaran Istana lainnya mengatakan jika pemilihan menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi juga banyak dipengaruhi oleh Trio Macan itu. Sumber itu mengatakan buntut pemilihan itu berbuntut dengan kebijakan Jokowi yang berbau kapitalis. "Contohnya kenaikan harga BBM mengikuti harga pasar," ujarnya.

Sumber lain di KPK memiliki analisis lain. Penunjukan Komjen Budi Gunawan, kata dia, memang diproyeksi untuk 400 pemilihan Kepala Daerah pada 2015. Penunjukan itu untuk mengamankan proses Pemilihan Kepala Daerah agar tidak bisa dicium KPK lantaran anggarannya bakal dibuat kurang dari Rp 1 miliar. "Kalau kurang dari satu miliar kan tidak bisa disidik KPK," ujarnya.