Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tudingan korupsi tumbuh subur, Moeldoko minta Fahri tak salahkan Jokowi

Tudingan korupsi tumbuh subur, Moeldoko minta Fahri tak salahkan Jokowi Fahri Hamzah dipanggil Polda Metro Jaya. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak terima dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut korupsi tumbuh subur di era Presiden Joko Widodo. Moeldoko mengatakan, urusan korupsi jangan cuma menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi kepala daerah dan pemerintahannya berasal dari berbagai latar belakang partai politik. Tanggung jawab moral pejabat korup bukan urusan presiden.

"Pemda itu berisi dari berbagai parpol, nah sekarang pertanyaannya yang punya tanggung jawab terhadap moral hazard itu siapa? parpol apa presiden kan begitu," kata Moeldoko di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Selain itu sistem pemerintahannya pun harus dilihat menyeluruh. Karena itu Moeldoko meminta jangan terus menerus menyalahkan Jokowi. Menurutnya, tudingan Fahri Hamzah salah alamat.

"Jangan nyalahin sepihak melulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah meminta, Jokowi bertanggung jawab dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi hari ini.

"Pak Jokowi harus bertanggung jawab lah soal kasus korupsi ini. Soalnya korupsi ini maraknya dan makin subur ini di zamannya pak Jokowi," jelas Fahri.

Dia menuturkan, di era Presiden Sukarno sukses menciptakan musim ideologi. Era Presiden Soeharto, dapat membuat iklim pembangunan. Untuk Presiden Jokowi disebutnya, iklim korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada upaya pembiasaan yang tendensius untuk menutupi kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Jika ada yang sebut sebagai musim korupsi, itu merupakan upaya pembiasaan yang tendensius. Paling tidak, telah gagal membedakan antara visi-misi dengan ekses," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu (31/10).

Politisi PDIP ini mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden Soekarno dikenal sebagai musim ideologi. Sedangkan era sekarang, sebagai musim bangun jalan atau infrastruktur.

"Sesuai dengan visi dan misi yang jadi sekarang prioritas zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini, sesuai skala prioritas dari visi dan misinya, layak disebut sebagai musim kerja nyata," ujarnya.

Tjahjo menegaskan, jika ada korupsi masih terjadi dirinya memandang itu hanya ekses.

"Dari sisi lain, tentu dimaklumi bahwa pemberantasan korupsi justru makin meningkat di zaman Pemerintahan Presiden Jokowi ini. Jadi, musim Presiden Jokowi adalah musim kerja nyata. Sesuai dengan visi dan misinya," pungkasnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Keras! Mahfud Blak-blakan Singgung Kroni-Kroni Presiden Jokowi
VIDEO: Keras! Mahfud Blak-blakan Singgung Kroni-Kroni Presiden Jokowi "Banyak Bisa Diungkap"

Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi tidak memiliki political will tentang penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi

Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud MD Bocorkan Soal Korupsi Era Soeharto Vs Jokowi
VIDEO: Mahfud MD Bocorkan Soal Korupsi Era Soeharto Vs Jokowi "Uang Belum Ada Sudah Dikorupsi"

Menko Mahfud ungkap praktik korupsi di era orde baru dan reformasi.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Kritikan Pedas PDIP Mengarah ke Jokowi: Marahnya Tidak Tanggung-Tanggung
Pengamat Nilai Kritikan Pedas PDIP Mengarah ke Jokowi: Marahnya Tidak Tanggung-Tanggung

PDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo

Baca Selengkapnya
Amien Rais dan Rizal Ramli Datangi KPK, Lapor Korupsi Era Jokowi Makin Ganas
Amien Rais dan Rizal Ramli Datangi KPK, Lapor Korupsi Era Jokowi Makin Ganas

Amien meminta KPK bergerak dan tak pandang bulu dalam memberantas korupsi di era Jokowi.

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme, Begini Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat

Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

Baca Selengkapnya