Tujuh alasan tim independen minta Jokowi tak lantik BG jadi Kapolri
Merdeka.com - Gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) telah diputuskan oleh hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2). Dalam putusan itu, hakim memenangkan gugatan yang dilayangkan kuasa hukum BG atas penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sehari setelah putusan, Tim Independen yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar rapat di kantor MAARIF Institute. Buya Syafii Maarif selaku ketua Tim Independen memimpin rapat tersebut.
Rapat yang dihadiri oleh beberapa anggota Tim Independen lainnya seperti, Bambang Widodo Umar, Oegroseno, Imam Prasojo, serta Hikmahanto Juwana tak berlangsung lama. Mereka hanya memerlukan satu jam untuk mengumumkan hasil rapat ke awak media.
-
Mengapa Budi Arie menegaskan tidak perlu transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo? Sebab, Prabowo bukan orang baru di dalam pemerintahan. Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa TKN tak siapkan pakar khusus untuk Prabowo? Tim Kampanye Nasional (TKN) tidak menyiapkan pakar khusus untuk membantu persiapan debat Prabowo-Gibran. Karena temanya bukan jadi masalah bagi Prabowo dan Gibran.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
Ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi Tim Independen untuk Jokowi, dimana hasil rapat terkait putusan gugatan praperadilan yang dimenangkan oleh calon Kapolri yang menyandang status tersangka dari Abraham cs.
Buya yang di dampingi empat anggota Tim Independen lainnya menyatakan pihaknya tetap pada pendirian yakni, meminta Jokowi tidak melantik BG.
"Pertama, tim konsultatif independen tetap pada rekomendasi awal agar presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri meski beliau dihapuskan status tersangka dalam putusan praperadilan mengingat putusan praperadilan tidak terkait dengan substansi sangkaan," kata Buya kepada wartawan, di kantor MAARIF, Jakarta, Selasa (17/2).
Lebih lanjut, Tim Independen berharap Jokowi mencari cara agar BG mau mengundurkan diri sebagai calon Kapolri. Sebab, Tim menilai apa yang menjadi polemik saat ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara.
"Kedua, Tim konsultatif mengharapkan presiden berupaya agar Komjen Pol Budi gunawan bersedia untuk mengundurkan diri dari pencalonan Kapolri, demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Buya.
Selain dua rekomendasi yang disampaikan Buya, berikut poin hasil rapat yang menjadi rekomendasi Tim Independen untuk Jokowi yang dirangkum merdeka.com:
Tim Independen minta Jokowi mulai memilih calon Kapolri
Setelah Komjen Pol Budi Gunawan (BG) menang dalam sidang gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Independen yang dibentuk Presiden Jokowi langsung menggelar rapat.Dalam rapat, Tim yang diketuai Buya Syafii Maarif bukan membahas pelantikan BG melainkan meminta Jokowi untuk memulai proses pemilihan calon Kapolri baru."Ketiga, Presiden segera memulai proses pemilihan calon kapolri agar institusi polri terjaga soliditas dan independensinya serta kapolri terpilih dapat memastikan sinergi dengan lembaga penegak hukum lain," kata Buya menyampaikan hasil rapatnya, di kantor MAARIF, Jakarta, Selasa (17/2).Untuk diketahui dalam rapat ini, Tim Independen mengagendakan rapat terkait putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan (BG). Dari Sembilan anggota Tim Independen, hanya lima yang hadir dalam rapat tersebut yaitu, Buya Syafii Maarif, Bambang Widodo Umar, Oegroseno, Imam Prasojo, serta Hikmahanto Juwana.
Ketua dan penyidik KPK ditersangkakan, Tim Independen minta Jokowi turun tangan
Tim Independen yang dibentuk untuk menangani kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri oleh Presiden Jokowi menggelar rapat internal. Dari hasil rapat yang hanya berlangsung kurang lebih satu jam, Tim meminta Jokowi turun tangan menangani perseteruan yang tak kunjung usai itu.Buya Syafii Maarif selaku ketua Tim Independen mengatakan pihaknya meminta Jokowi untuk membuat keputusan. Bahkan, mereka mendesak agar Jokowi menyelamatkan keberadaan KPK, mengingat beberapa pimpinan dan penyidik KPK terancam ditersangkakan. "Keempat, Presiden segera turun tangan dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan Komisi Pemberantasan korupsi yang sejumlah pimpinan sebagai tersangka dan sejumlah penyidik dan pegawainya ditersangkakan atau terancam ditersangkakan," kata Buya kepada wartawan, di kantor MAARIF, Jakarta, Selasa (17/2).Untuk diketahui dalam rapat ini, Tim Independen mengagendakan rapat terkait putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan (BG). Dari Sembilan anggota Tim Independen, hanya lima yang hadir dalam rapat tersebut yaitu, Buya Syafii Maarif, Bambang Widodo Umar, Oegroseno, Imam Prasojo, serta Hikmahanto Juwana.
Tim Independen sebut penetapan tersangka kepada pimpinan KPK tak substansial
Tim Independen menyatakan penetapan status tersangka yang dilayangkan Polri kepada pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat. Menurut mereka, penetapan status tersangka atas kasus-kasus lama melahirkan persepsi negatif publik terhadap Polri.Hal itu disampaikan Ketua Tim Independen, Buya Syafii Maarif mengomentari langkah Polri yang langsung menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka setelah calon Kapolri Budi Gunawan memenangkan sidang gugatan praperadilan. Tak hanya itu, Polri pun mulai membidik beberapa pegawai KPK lainnya."Kelima tim konsultasi independen merasa perlu memberikan masukan kepada presiden atas adanya kekhawatiran tumbuhnya persepsi negatif publik terhadap polri dengan penetapan tersangka kepada pimpinan, penyidik, dan pegawai KPK yang didasarkan kasus kasus lama dan terkesan tidak substansial," kata Buya kepada wartawan di kantor MAARIF, Jakarta, Selasa (17/2).Buya menambahkan, Timnya merasa khawatir wibawa Jokowi turun lantaran adanya upaya kriminalisasi terhadap lembaga antirasuah tersebut. "Keenam tim konsultasi independen merasa khawatir terhadap merosotnya kewibawaan presiden dengan adanya proses kriminalisasi yang terus berlangsung, padahal presiden sudah secara tegas memerintahkan untuk menghentikannya pada tanggal 25 januari 2015 di istana negara," tandasnya.
Tim Independen minta Jokowi pastikan KPK jalankan tugasnya
Tim Independen meminta Jokowi untuk memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugas sesuai Undang-undang. Maka dengan begitu, tak ada upaya pelemahan terhadap KPK."Ketujuh Presiden perlu memastikan Komisi Pemberantasan korupsi menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif sebagaimana diatur dalam undang undang Komisi Pemberantasan korupsi sehingga tidak terjadi pelemahan Komisi Pemberantasan korupsi sebagaimana ditegaskan dalam nawacita," kata Ketua Independen, Buya Syafii Maarif, di kantor MAARIF, Jakarta, Selasa (17/2).Diketahui Tim Independen yang dibentuk khusus untuk menangani kisruh KPK vs Polri oleh Presiden Jokowi menggelar rapat internal. Rapat itu guna membahas putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan.Dari 9 anggota Tim Independen, hanya lima pihak yang hadir dalam rapat tersebut yaitu, Buya Syafii Maarif, Bambang Widodo Umar, Oegroseno, Imam Prasojo, Hikmahanto Juwana.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaGibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaJokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPuan bongkar fakta kabar Jokowi minta tiga periode ke Megawati.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap Lemhannas tetap independen dan tidak partisan karena Andi Widjajanto gabung TPN Ganjar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung pada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Baca SelengkapnyaPeserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat membacakan putusan yang menyebutkan bahwa tak terbukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024.
Baca SelengkapnyaPKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.
Baca SelengkapnyaPrabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
Baca Selengkapnya