Tujuh Arahan Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global di 2023

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh arahan terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 sekaligus untuk menghadapi gejolak ekonomi global. Hal itu disampaikannya dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022, Kamis (28/4).

Pertama, Jokowi meminta seluruh jajarannya agar bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Artinya belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri," katanya dalam acara Musrenbangnas, Kamis (28/4).

Kedua, Kepala Negara meminta agar proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri terus dipercepat. Misalnya, daerah-daerah yang memiliki pertambangan di dorong agar segera membangun smelter.

"Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk industri di daerah kita masing-masing, agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat," terangnya.

Ketiga, eks Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi terus ditingkatkan.

"Ke depan problem dunia adalah dua, yakni pangan dan energi," tegasnya.

Keempat, mantan Wali Kota Solo ini mengarahkan agar investasi yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan terus ditingkatkan.

"Kalau layanan perizinan kita belum cepat baik di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani semua yang berkaitan dengan investasi. Karena kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD," ungkapnya

Kelima, Jokowi menegaskan, ketentuan sesuai regulasi mengenai defisit di bawah 3 persen PDB akan kembali diberlakukan tahun depan.

"Karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan penajaman belanja, sehingga kualitas belanja semakin baik dan meningkat," ucapnya.

Keenam, dia meminta agar agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia terus dijalankan. Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan angka stunting harus diturunkan.

"Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga upskilling/reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," jelasnya.

Terakhir, Jokowi meminta agar persiapan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai pada Juni 2022 dilakukan dengan baik.

"Saya minta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD agar Pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," pungkasnya.

Sementara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan bahwa tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Adapun RKP ini mengusung 7 agenda prioritas nasional.

Yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Selain itu, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup untuk mencegah bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik.