Tulis Surat Lagi, Ahmad Dhani Sentil Nama Jenderal Tito
Merdeka.com - Musisi Ahmad Dhani kembali menyampaikan uneg-unegnya dari dalam penjara, melalui sebuah surat yang ditulis tangan. Ada banyak hal yang disoroti oleh suami Mulan Jameela itu.
Surat dengan gaya penulisan tangan yang khas tersebut, tampak dibubuhi tanda tangan pentolan grup band Dewa19 itu.
Surat yang terdiri dari dua lembar kertas itu telah difoto dan dibagikan oleh seseorang yang mengaku sebagai sahabat Ahmad Dhani, melalui WhatsApp (WA). Ia mengakui, telah menerima surat tersebut dari Ahmad Dhani sendiri, saat menjenguknya di dalam Rutan Medaeng.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa yang meminta KPU audit forensik? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana AHY mau revisi UU Pemilu? AHY meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk mendorong revisi UU Pemilu.
"Betul, itu surat dari mas Dhani untuk media," ujarnya sembari minta namanya dirahasiakan, Kamis (9/5).
Surat tersebut oleh Dhani diberi judul "waspadai penangkapan (penculikan) tokoh atas nama makar II". Dalam surat tersebut Ahmad Dhani minta pada KPU untuk jujur pada rakyat, dengan cara menghentikan proses penghitungan surat suara yang saat ini tengah berjalan.
Ia pun minta pada KPU, agar melakukan audit dan mencari format perhitungan baru yang dianggapnya lebih baik. Jika hal itu tidak dilakukan KPU, maka gerakan people power akan terjadi.
"Jika Senin ini KPU tidak mau berbuat jujur untuk rakyat dengan menghentikan situngnya (diaudit dulu dan dicari perhitungan format jujur) dan terus salah input, maka gerakan people power sudah pasti mulai menggelinding bagaikan bola salju," demikian kutipan kalimat dalam surat Ahmad Dhani.
Dalam surat tersebut, Ahmad Dhani juga menyentil nama Kapolri Jenderal Tito. Ia pun menuding jenderal bernama Tito tersebut, nantinya akan mulai menangkapi tokoh-tokoh atas perintah dari inisial LBP dan AMHP.
"Maka patut diduga Jenderal Tito (katanya atas perintah LBP dan AMHP) seperti biasa akan mengerahkan jajarannya untuk mulai menangkapi tokoh-tokoh dengan paradigma dan terminologi konyolnya soal makar. Dan kalau itu terjadi lagi..2 kali konyol," tulis Dhani.
Sebelumnya, Ahmad Dhani juga kerap menuliskan surat. Surat-surat tersebut sebagai upayanya untuk mengeluarkan uneg-uneg, karena menganggap tak bisa wawancara dengan para awak media.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU
Baca SelengkapnyaBendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI.
Baca SelengkapnyaGugatan sengketa Pileg itu diajukan Partai Amanat Nasional.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN sudah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu untuk melakukan audit sistem IT KPU.
Baca SelengkapnyaPKB meminta KPU melakukan penghitungan suara ulang Pemilu 2024 terkait ledakan suara PSI.
Baca SelengkapnyaSaat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaDPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menghentikan penayangan grafik atau diagram hasil hitung suara Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor KPU Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/2). Mereka mempertanyakan kejanggalan Sirekap.
Baca SelengkapnyaHasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca Selengkapnya