Tunggu diminta, PPATK baru usut transaksi mencurigakan Freeport
Merdeka.com - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku belum menelusuri dugaan transaksi mencurigakan yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Terlebih, PPATK belum mendapatkan permintaan untuk melakukan penelusuran dari lembaga penegak hukum.
"Belum. Kami masih menunggu permintaan lembaga hukum untuk meneliti tapi bisa saja (inisiatif dari PPATK), tapi kita lihat dulu skala prioritas," kata kepala PPATK, Yusuf usai Konferensi Pers 'Refleksi Akhir Tahun 2015' di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (28/12).
Tak hanya itu, Yusuf menjelaskan, persoalan Freeport belum menjadi prioritas PPATK. Sebab, pihaknya belum mendapatkan secara pasti apa permasalahan yang terjadi di Freeport.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Mengapa PPPK penting? Selain mengetahui pengertiannya, Anda juga perlu mengetahui syarat apa saja yang diperlukan dalam rekrutmen PPPK. Di samping itu, penting juga untuk dipahami tugas dan kewajiban dari PPPK menurut aturan hukum yang berlaku.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Mengapa KKP memprioritaskan penerapan zero waste? 'Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk,' ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
"Harus jelas. Perusahaan-perusahaan besar kaya gitu, pasti ketahuan sama auditor di Amerika kalau begitu (melakukan transaksi mencurigakan)," kata Yusuf.
Yusuf juga menjelaskan pihaknya tidak pantas untuk merespon sesuatu yang tidak sesuai data. Walaupun begitu, menurut Yusuf, jika ada permintaan untuk menelusuri persoalan Freeport, pihaknya menyatakan bersedia melakukan penelitian.
"Tapi kalau kita masuk tanpa tahu anatominya kaya apa, sisi apa yang mau diambil, cost ke sana tinggi, PPATK cuma ada di Jakarta. Anda bayangkan, ngapain kita ambil kalau tidak ada manfaatnya," tandasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaPenghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaKetua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.
Baca SelengkapnyaIvan mengatakan, ada beberapa orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum.
Baca SelengkapnyaJazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas.
Baca SelengkapnyaArya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial
Baca Selengkapnya