Follow
Tunggu laporan Ahok, KPK siap usut dana siluman UPS di DKI Jakarta
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, terdesak dengan tekanan hak angket dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Hubungan Ahok dan DPRD DKI memburuk selepas tidak sepakat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ahok lantas menuding ada anggota DPRD mencoba memasukkan anggaran siluman ke dalam beberapa dinas. Dia juga mengancam membongkar praktik korupsi para anggota parlemen itu.
Di tengah kemelut itu, Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyarankan Ahok supaya segera bisa melaporkan temuannya kepada KPK.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
"Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK," tulis Johan melalui pesan singkat, Jumat (27/2).
Padahal, Johan mengakui mereka saat ini fokus mengejar target menyelesaikan perkara tunggakan. Bahkan penyelidikan dugaan penyelewengan pemberian Surat Keterangan Lunas Sjamsul Nursalim terancam suram. Tetapi dia mengumbar janji laporan itu akan ditindaklanjuti.
"Kami siap menindaklanjuti, dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," lanjut Johan.
Seperti diketahui, perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI bermula saat Pemprov menyerahkan APBD langsung ke Kemendagri tanpa persetujuan. Ahok menuding hal ini dilakukan karena tak mau dibohongi lagi oleh DPRD DKI yang minta tambahan duit Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) di sekolah-sekolah.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"
Baca Selengkapnya
Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.
Baca Selengkapnya
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto angkat bicara terkait penanganan perkara tersebut
Baca Selengkapnya
Salah satu lokasi yang disatroni oleh penyidik yakni PT Telkom Grup itu sendiri.
Baca Selengkapnya
Saeful Bahri merupakan terpidana atas pemberian suap PAW Caleg DPR RI 2019-2024. Harun Masiku buron dalam kasus ini.
Baca Selengkapnya
Di satu sisi juga kasus itu kembali anyar kalangan publik karena melibatkan tokoh publik yang dikenal luas.
Baca Selengkapnya
Tessa menegaskan, hal tersebut tidak menutipi kejahatan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
KPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca Selengkapnya
Menurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
KPK akan memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca Selengkapnya
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Baca Selengkapnya