Tunggu laporan, Kapolri akan usut staf presiden intimidasi Ombudsman

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan dugaan penyalahgunaan wewenang staf kepresidenan berinisial AB akan ditindak lanjut jika pihaknya resmi menerima laporan secara resmi. Sebab, sampai saat ini polisi belum menerima laporan atas kasus tersebut.

"Kalau mereka memang melakukan pelanggaran ya tentu harus kita proses. Apakah pelanggarannya kode etik, apakah pelanggarannya pidana, itu harus kita proses sama semuanya," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/3).

Kendati begitu, Badrodin mengakui dugaan penyalahgunaan wewenang itu belum diproses oleh pihak kepolisian. Pasalnya, belum ada laporan resmi ke pihak kepolisian terkait kasus tersebut.

"Saya belum terima suratnya siapa, saya tahunya kan dari media. Suratnya itu mana, gitu loh. Saya belum terima suratnya secara resmi," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/3).

Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh anggota staf kepresidenan berinisial AB. Konsultan hubungan keparlemenan Ombudsman, Alvin Lie menjelaskan kasus ini bermula saat anggota staf kepresidenan AB mendatangi kantor Ombudsman bersama EF selaku perwakilan dari PT XY.

Saat itu, staf kepresidenan AB yang menemani EF meminta Ombudsman mendesak Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLD) Kabupaten Tangerang untuk segera menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang dimohon PT XY sejak Juli 2013 silam.

Namun, dalam permintaannya, AB lebih dominan meminta Ombudsman ketimbang EF sebagai pihak pemohon. Bahkan, permintaan yang disampaikan AB menjurus pemaksaan dan intimidasi terhadap staf Ombudsman saat itu. AB sempat menunjukkan kartu nama beratribut Kantor Staf Presiden (KSP).

Bukan hanya itu, AB kedapatan berbohong dengan mengaku sudah berkoordinasi dengan pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bidang Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi. Kebohongan AB terungkap setelah Ombudsman menyambangi Kementerian LHK, BLHD Kabupaten Tangerang Pemkot Tangerang.

Pejabat audit di Kementerian LHK mengaku juga ditekan oleh AB lantaran tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL. Bahkan, pejabat BLHD Tangerang sempat diperiksa di Mapolda Metro Jaya akibat tidak menerbitkan rekomendasi UKP-UPL.

Kami tidak akan melakukan konferensi pers jika kami tidak yakin, bahkan yang bersangkutan (AB) sudah berbohong," kata Alvin di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (16/3).