Tuntut Hak, Petani Sawit di Kampar Bubuhkan Cap Jempol Darah
Merdeka.com - Ratusan anggota Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M) melakukan aksi membubuhkan tanda tangan di sehelai kain putih di depan Balai Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Senin (8/11). Mereka menuntut agar haknya segera dibayarkan.
Dalam unjuk rasa itu, para petani membubuhkan tanda tangan di kain yang pada bagian atasnya tertulis "Pulanglah Anthony". Anthony merupakan Ketua Koperasi Sawit Makmur Anthony Hamzah yang sudah tiga bulan tidak datang ke kantornya.
Para petani tidak meminta dosen di Universitas Riau itu kembali mengurus koperasi, melainkan menagih hak mereka yang sudah beberapa lama tak dibayarkan. Di kain itu masih ada tulisan lain "Bayarkan Hak Kami".
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Apa yang dilakukan suporter PPSM saat kerusuhan? Aksi itu membuat seluruh suporter PPSM terpancing dan ikut masuk ke lapangan.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
Selain tanda tangan, petani sawit anggota Kopsa-M ini membubuhkan cap jempol darah di kain yang sama. Itu gambaran jeritan hati karena kesulitan menyambung hidup akibat kebun tak terurus serta hasil panen tak pernah dibayarkan.
Puluhan pekerja sawit di Kopsa-M sudah mendapat talangan dana dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Rp233 juta lebih. Kini, puluhan orang lainnya sudah datang ke balai itu dengan membawa kartu anggota dan mendaftar untuk mendapatkan talangan serupa.
Pengakuan petani sawit anggota Kopsa-M, mereka sudah beberapa bulan tidak menerima haknya. Mereka menyebut uang pembayaran sudah ada, tapi tertahan di rekening Anthony dan dia tak mau mencairkannya.
Anggota koperasi sudah berusaha menemui Anthony, bahkan sampai ke rumahnya di Pekanbaru, tapi tak pernah berhasil. Bendahara Kopsa-M juga ditemui tapi mengaku sudah mengundurkan diri.
Tak dapat dimungkiri, kini terjadi konflik internal di Kopsa-M. Anthony sudah tidak diakui lagi sebagai ketua karena anggota melakukan rapat anggota luar biasa (RALB).
Anggota Kopsa-M, Muhammad Rifai menyebut Anthony tidak pernah menyajikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sejak tahun 2019.
"Kami akan meminta jasa auditor eksternal untuk membongkar yang disembunyikan," kata Rifai, Senin (8/11).
Sementara itu, Kepala Desa Pangkalan Baru Yusry Erwin menjelaskan, masalah Kopsa-M membuat kebun plasma yang bermitra dengan PTPN V tidak terurus. Begitu juga dengan gaji dan hak-hak anggota lainnya.
"Bahkan ada petani yang ingin mencuri berondolan sawit untuk menyambung hidup," jelasnya.
Yusry menjelaskan, Anthony menjadi ketua pada tahun 2016. Entah bagaimana prosesnya, Anthony bisa terpilih meski tidak berdomisili di desa atau masuk sebagai anggota luar biasa.
"Dia tidak terdaftar di SHM, setelah itu (beberapa tahun kemudian) dia tidak pernah ke sini lagi sehingga mengabaikan semua tanggung jawabnya," kata Yusry.
Kealpaan Anthony membuat pekerjaan kebun tidak terurus. Petani juga sulit masuk ke kebun karena ada sejumlah parit penghalang baru saja digali orang tak bertanggung jawab.
"Ada juga jalan yang digali, dia ingin desa ini kacau," kata Yusry.
Sejak konflik kepengurusan ini, Yusry sering mencarikan solusi. Anthony juga diundang tapi tidak pernah datang bahkan belakangan mengembuskan berbagai isu.
"Sangat sedih saya, sebagai kepala desa sering dilaporkan ke penegak hukum tentang pembangunan di desa ini," terang Yusry.
Yusry menjelaskan, Kopsa-M mengelola 1.650 hektare lahan. Anggotanya 825 kepala keluarga dan bermitra dengan PTPN V sebagai bapak angkatan (kebun plasma).
Dia membantah membantah PTPN V merampas ribuan hektare ratusan warga di sana. Pasalnya selama ini PTPN V menampung hasil panen karena kemitraan tadi.
"Bahkan saat pekerja Kopsa-M tidak gajian, ada dana talangan sementara yang masih sebagai ketua koperasi malah tidak pernah kelihatan," jelas Yusry.
Saat ini, lanjut dia, Kopsa-M punya utang ke Bank Mandiri. Ada kewajiban membayar angsuran setiap bulan tapi tidak pernah dilakukan pengurus Kopsa-M versi lama.
"PTPN V saat ini yang membayar, membantu utang koperasi," kata Yusry.
Yusry berharap pengurus lama Kopsa-M segera menyelesaikan hak pekerja dan petani anggota. Pasalnya jabatan Anthony sesuai periodenya tinggal satu bulan lagi.
"Datanglah ke sini, bayarkan hak petani," jelas Yusry.
Sementara itu, Anthony Hamzah sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Dia bahkan sudah dua kali mangkir dipanggil polisi terkait status tersangkanya dalam perkara penyerangan karyawan PT Langgam Harmuni.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ratusan warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Padang, Rabu (2/8).
Baca SelengkapnyaPada aksi yang kelima ini jumlah massa terlihat semakin sedikit dan anak-anak yang ikut juga semakin berkurang.
Baca SelengkapnyaPenembakan peluru karet itu telah sesuai prosedur setelah dilakukan imbauan dan tembakan gas air mata.
Baca SelengkapnyaMereka menuntut kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan masyarakat Dairi dalam mempertahankan ruang pertanian
Baca SelengkapnyaAksi ini dilakukan untuk mencabut izin dua perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel dan Sorong yang mengancam hutan adat.
Baca SelengkapnyaAksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu yang dinilai merugikan para pekerja di industri tekstil.
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.
Baca SelengkapnyaPara Petani kecewakan terhadap Gubernur Jambi yang tidak ada dikantornya.
Baca SelengkapnyaWarga membawa truk pengangkut sampah lalu menumpahkannya di kedua kantor itu.
Baca SelengkapnyaPenunggakan upah pekerja sudah terjadi sejak tahun 2018.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya meminta enam tuntutan yakni mencabut omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan meminta pemerintah menurunkan harga beras, telur dan sembako.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca Selengkapnya