Twitter dinilai lamban blokir muatan LGBT dan porno di Indonesia
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Irwin Day menilai penyelenggara over the top content (OTT) lamban dalam merespons laporan pelanggaran penerbitan konten negatif yang bermuatan propaganda porno, LGBT hingga radikal. Hingga saat ini pihak OTT khususnya Twitter belum mengeluarkan keputusan kendati sudah beberapa kali diminta segera bersikap.
"Mereka tidak bisa blok gitu kan katanya tadi, sebenarnya bisa kita blok tapi kita panggil dulu mereka untuk menyampaikan bahwa ada laporan-laporan, kita minta tolong diturunkan, konten itu dihapus. Ternyata respons itu lama," ujar Irwin di Kantor Menkominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/2).
Sebagai perusahaan besar yang membuka akses yang bisa menjangkau seluruh dunia, kata Irwi, seharusnya OTT menempatkan tim khusus di Indonesia untuk menangani persoalan penerbitan konten negatif. Buktinya saat ini penyelenggara OTT lokal tidak bisa mengambil sikap lantaran belum berkoordinasi dengan penyelenggara global.
-
LGBTQ adalah apa? LGBTQ adalah singkatan dari Lesbian Gay Biseksual Transgender Queer. Ini merupakan komunitas yang merujuk pada jenis identitas seksual lain selain heteroseksual.
-
Bagaimana TikTok merespon permintaan itu? 'Menutup kantor TikTok di Kanada dan kehilangan ratusan pekerjaan bukanlah solusi yang adil,' ungkap juru bicara perusahaan.
-
Kenapa BSI belum mengambil keputusan terkait UUS BTN? Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang aksi korporasi yang akan dilakukan terhadap UUS BTN yang melibatkan BSI, kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belum membuat keputusan apapun terkait hal tersebut,“ kata Gunawan.
-
Kenapa pernikahan sesama jenis kontroversial? Secara umum, pandangan agama mengenai pernikahan sesama jenis bervariasi. Beberapa agama melarangnya, sedangkan lainnya membatasi atau mengizinkannya dalam kondisi tertentu.
-
Siapa yang termasuk dalam LGBTQ? Ini merupakan komunitas yang merujuk pada jenis identitas seksual lain selain heteroseksual.
-
Mengapa LGBTQ perlu dipahami? Dengan pemahaman ini, diharapkan setiap masyarakat bisa bijak dalam bersikap terhadap kelompok LGBTQ.
"Kita harapkan OTT ini melakukan outsourcing karena mereka melakukan operasi di wilayah Indonesia. Ya ikuti aturan dan undang-undangnya, kalau undang-undang bilang enggak boleh menyebarkan ya enggak boleh karena harus penyesuaian itu. Harus lapor ke Amerika, ke Singapura, seharusnya kalau buka usaha di Indonesia ya timnya harus di Indonesia," jelas Irwin.
Kata Irwin, jika pemerintah mengambil sikap tegas berdasarkan aturan perundang-undangan ITE, maka OTT bisa ditutup dan penyelenggara bisa dikenakan pidana. Namun karena pertimbangan kemungkinan ada perubahan setalah ada diskusi dan masukan, bisnis media sosial ini di beri kelonggaran untuk mengambil keputusan.
"Kami ajak mereka ngobrol dan kalau mereka sadar dan jadi lebih baik. Pastikan aja, atur konten yang bahaya enggak ada," lanjut Irwin.
Kepada OTT, Irwin berharap bisa bersama-sama merespons adanya konten yang melanggar aturan lokal di Indonesia. Meskipun tim OTT global berasal dari luar negeri, selama perusahaannya beroperasi di Indonesia maka harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.
"Sehingga kalau ada konten-konten SARA, porno, LGBT dan sebagainya segera diatasi dan penyelenggara harus segera mendeteksi dan bagaimana teknisnya harusnya mereka bisa. Banyaklah, tapi intinya kita mau preventif, sebelum tersebar kita harus hentikan atau kalau sudah tersebar kita harus cepat responnya," tuntas dia. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Konsekuensi serius bagi X jika nekat memperbolehkan konten pornografi beredar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBudi mengatakan, sudah banyak bukti jika Telegram kerap mengizinkan konten judi online dalam aplikasinya.
Baca SelengkapnyaPemerintah kemudian berkomunikasi dengan perwakilan X tingkat Asia Pasifik.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji untuk memblokir media sosial X yang memperbolehkan unggahan konten pornografi di platform itu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia tak segan-segan memblokir X jika terbukti melegalkan penyebaran video porno.
Baca SelengkapnyaDalam peraturan terbaru ini, ada beberapa aspek dari pornografi yang tidak diperbolehkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mengkaji langkah strategis agar X membuka kantor di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHasil patroli siber mulai 15 hingga 18 Agustus 2024, terdapat 32 akun yang terkait konten pornografi di aplikasi Bigo Live.
Baca SelengkapnyaKominfo telah memblokir akun-akun yang terindikasi menyebar paham radikalisme.
Baca SelengkapnyaMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi keras beri teguran ke Meta.
Baca SelengkapnyaSemenjak Twitter dibeli Elon Musk dan berganti X, media sosial itu tak memiliki perwakilan kantor di Indonesia. Berbeda dengan yang lain.
Baca SelengkapnyaPolisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan mahasiswi kampus ternama yang sedang menjalani program PKL di salah satu hotel.
Baca Selengkapnya