Ucapan Buya Syafii: puji Ahok, kecam Jokowi hingga sentil Waseso

Merdeka.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya dikenal sebagai tokoh kritis yang tak segan melontarkan pernyataan keras ketika melihat permasalahan bangsa.

Buya yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tak berubah meski berada di lingkaran Istana. Saat kasus KPK vs Polri menjadi polemik di masyarakat, Buya dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kriminalisasi lembaga antirasuah itu.

Demikian juga saat Buya meminta Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri karena kasus rekening gendut.

Terakhir, Buya angkat bicara soal polemik dana APBD siluman dan memuji Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas sikapnya yang tegas dalam menghilangkan dana siluman.

Apa saja komentar-komentar Buya soal Ahok, Jokowi, hingga Budi Waseso? Berikut rangkumannya:

Buya: Ahok pemimpin petarung

Kegigihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama ( Ahok) memperjuangkan sistem e-budgeting untuk APBD DKI 2015 terus menuai simpati dan dukungan banyak kalangan, terutama para tokoh dan pegiat antikorupsi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif ikut mengomentari gaya Ahok."Saya ikuti sepak terjang Ahok ini meskipun belum kenal secara pribadi, dia sosok pemimpin petarung yang mungkin sudah putus urat takutnya. Urusan membela duit rakyat dia tak kepalang tanggung pasang badan meski harus dikeroyok partai-partai di DPRD," kata Buya melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Minggu (22/3)."Saya rasa dia bersikap ngotot untuk hal sangat prinsipil yang selama ini nyaris tak tersentuh, memberantas permainan kotor dan kongkalikong dalam penyusunan anggaran. Ini sudah jadi borok lama di republik ini," imbuh Buya.Buya menyatakan kecewa terhadap sikap lembek partai-partai yang terlihat menjadi sumber masalahnya."Kebanyakan pimpinan partai PDIP, PKS, Gerindra, PPP, Hanura, Demokrat, Golkar dan PKB justru bersikap mendua. Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari hak angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," ujar Buya.

Buya sebut Jokowi tersandera partai

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif mengatakan perseteruan antara KPK dengan Polri sebagai akibat tidak tegasnya Presiden Jokowi dalam menentukan calon Kapolri. Menurutnya, seharusnya peristiwa ini tidak terjadi jika Jokowi sejak awal mau mencari calon Kapolri yang relatif bersih."Masih banyak yang baik, jenderal bintang tiga masih ada yang bersih, jadi masih banyak pilihan," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (26/1).Dia pun menyadari jika Jokowi bukanlah tokoh partai sehingga tidak mudah bagi Jokowi untuk mengambil keputusan."Memang tidak mudah bagi dia, karena ada partai. Kalau tidak tegas maka wibawa akan melorot. Gagasan lainnya seperti tol ini dan tol itu tidak akan jalan," ujarnya.Selain itu dia juga menilai partai-partai belum sepenuhnya dewasa dalam berpolitik. Banyak diantaranya masih tidak melihat kepentingan bangsa sebagai prioritas bersama."Habis energi kita untuk mengurusi yang tidak mutu," tambahnya.

Buya minta Kabareskrim Budi Waseso segera dicopot

Ketua Tim Independen Syafii Maarif berharap agar Komjen Pol Budi Waseso dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Menurutnya, Budi Waseso ialah aktor di balik upaya kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Saya setuju Kabareskrim dicopot. Dia kan yang melakukan kriminalisasi (KPK). Kasus-kasus kecil seperti foto ( Abraham Samad) dan kepemilikan senjata api (penyidik KPK) diungkit. Kasus-kasus kecil seperti ini jangan sampai melupakan kasus-kasus yang besar," kata Syafii saat ditemui seusai membuka seminar Maarif Institute di Hotel Alia, Jakarta, Selasa (24/2).Buya  Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim. "Presiden harus panggil Wakapolri. Jangan dibiarkan KPK dikriminalisasi. Jangan biarkan para koruptor dan penguasa hitam merajalela," tegasnya.Namun, dia membantah ketika ditanya awak media apakah telah memberikan rekomendasi ke Jokowi untuk mencopot mantan Kapolda Gorontalo itu. "Pokoknya Presiden harus cepat mengambil keputusan," tandasnya.