Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Uji capim KPK terus diundur DPR, Ruki 'angkat tangan'

Uji capim KPK terus diundur DPR, Ruki 'angkat tangan' Taufiqurrahman Ruki. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menganggap tak masalah atas sikap DPR mengulur waktu fit and proper test calon pimpinan KPK. Dia menyerahkan sepenuhnya masa depan KPK pada DPR. Namun menurutnya jika DPR akan mengembalikan 8 nama capim pada Panitia Seleksi (Pansel) KPK, DPR harus bertanggung jawab.

"Terserah mereka mau merekomendasikan apa, tapi apa solusinya?‎" kata Ruki di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Ruki, sejauh ini belum terlihat keinginan DPR untuk menyandera kepengurusan KPK periode selanjutnya. Menurutnya tekanan yang diberikan oleh DPR wajar saja terjadi.

Orang lain juga bertanya?

"Saya kok enggak melihat tekanan ya dari DPR. Dulu ketika saya ikut seleksi, say war-nya juga luar biasa. Tapi hadapi saja, biasa saja," tuturnya.

Meski ‎DPR memundurkan langkah dengan berulangkali memanggil Pansel KPK lagi, namun Ruki yakin DPR punya jadwal tersendiri.

"Enggak ada terkesan mengulur waktu, kan ada koridor ditetapkan 3 bulan setelah diterima oleh Pansel. Setelah hasil fit and proper test dikasih ke presiden, dalam waktu 7 hari presiden mesti melantik. Itu tenggat waktunya sudah diatur. Saya tidak apriori, saya tidak prejudice. Ya mungkin mereka punya jadwalnya sendiri," ungkapnya.

Ruki yakin DPR tak akan melebihi tenggat waktu yang diatur oleh undang-undang. Dia beranggapan bahwa di akhir tahun ketika periode kepengurusannya habis, Presiden Jokowi sudah bisa melantik para capim KPK.

"Yang penting yang mereka jadwalkan tidak melebihi ketentuan undang-undang. Terserah DPR mau ambil 5 syukur, 2 tak masalah, atau mau nol sekalipun enggak masalah," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
Jelang Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Buruh Ajak Masyarakat Geruduk DPR
Jelang Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Buruh Ajak Masyarakat Geruduk DPR

Dalam tuntutannya Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Baca Selengkapnya
Demonstrasi di MK Bubar, Massa Pindah ke DPR RI
Demonstrasi di MK Bubar, Massa Pindah ke DPR RI

Mereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.

Baca Selengkapnya
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi

PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.

Baca Selengkapnya
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Sederet Artis Ibu Kota Turun ke Jalan Ikut Demo di Depan DPR Tolak RUU Pilkada
Sederet Artis Ibu Kota Turun ke Jalan Ikut Demo di Depan DPR Tolak RUU Pilkada

Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).

Baca Selengkapnya
RUU MK Dibahas Diam-Diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan
RUU MK Dibahas Diam-Diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan

Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini,  Siasat Akali Putusan MK?
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini, Siasat Akali Putusan MK?

Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.

Baca Selengkapnya
Kendaraan Taktis Bakal Bubarkan Massa di DPR
Kendaraan Taktis Bakal Bubarkan Massa di DPR

Terlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran  massa.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya