Uji capim KPK terus diundur DPR, Ruki 'angkat tangan'
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menganggap tak masalah atas sikap DPR mengulur waktu fit and proper test calon pimpinan KPK. Dia menyerahkan sepenuhnya masa depan KPK pada DPR. Namun menurutnya jika DPR akan mengembalikan 8 nama capim pada Panitia Seleksi (Pansel) KPK, DPR harus bertanggung jawab.
"Terserah mereka mau merekomendasikan apa, tapi apa solusinya?" kata Ruki di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut Ruki, sejauh ini belum terlihat keinginan DPR untuk menyandera kepengurusan KPK periode selanjutnya. Menurutnya tekanan yang diberikan oleh DPR wajar saja terjadi.
-
Bagaimana solusi yang ditawarkan? Dari depo ini sosialisasi mengolah sampah dari rumah masih belum maksimal. Di depo pun masih banyak yang membuang secara tercampur organik dan non organik,' katanyaBelakangan, sampah yang menumpuk kemudian tetap dibuang di Piyungan namun dengan skala yang amat terbatas. Pembuangan hanya dilakukan saat masa darurat, di area yang sudah disiapkan secara khusus.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
-
Bagaimana cara membuat saran makalah? Contoh Saran Makalah:Setelah melihat dampak negatif dari permasalahan tersebut, maka kami sebagai penyusun makalah menyarankan beberapa hal berikut ini:- Melakukan tindakan pencegahan seperti menyediakan makanan sehat secara mandiri - Edukasi bahaya makanan cepat saji bagi kesehatan oleh seluruh stakeholder kesehatan.
-
Bagaimana mengatasinya? Cara mengatasi baby blues yang pertama adalah istirahat yang cukup. Manfaatkan waktu tidur Si Kecil untuk Anda tidur. Jika ia terbangun di malam hari karena mengompol dan Anda masih butuh tidur untuk memulihkan tenaga, jangan ragu meminta bantuan pasangan untuk mengganti popok Si Kecil dan menjaganya sejenak.
-
Bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi kondisi ini, penting untuk menggunakan retinol dengan konsentrasi yang tepat, memastikan kulit terhidrasi dengan baik, dan memberi waktu bagi kulit untuk beradaptasi dengan pengelupasan yang lebih aktif.
"Saya kok enggak melihat tekanan ya dari DPR. Dulu ketika saya ikut seleksi, say war-nya juga luar biasa. Tapi hadapi saja, biasa saja," tuturnya.
Meski DPR memundurkan langkah dengan berulangkali memanggil Pansel KPK lagi, namun Ruki yakin DPR punya jadwal tersendiri.
"Enggak ada terkesan mengulur waktu, kan ada koridor ditetapkan 3 bulan setelah diterima oleh Pansel. Setelah hasil fit and proper test dikasih ke presiden, dalam waktu 7 hari presiden mesti melantik. Itu tenggat waktunya sudah diatur. Saya tidak apriori, saya tidak prejudice. Ya mungkin mereka punya jadwalnya sendiri," ungkapnya.
Ruki yakin DPR tak akan melebihi tenggat waktu yang diatur oleh undang-undang. Dia beranggapan bahwa di akhir tahun ketika periode kepengurusannya habis, Presiden Jokowi sudah bisa melantik para capim KPK.
"Yang penting yang mereka jadwalkan tidak melebihi ketentuan undang-undang. Terserah DPR mau ambil 5 syukur, 2 tak masalah, atau mau nol sekalipun enggak masalah," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaDalam tuntutannya Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaMereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca SelengkapnyaPKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaDjarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.
Baca SelengkapnyaTerlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran massa.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya