Follow
Uji legalitas, Nurdin Halid desak peserta munas Golkar dihadirkan
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, Nurdin Halid meminta mahkamah partai menghadirkan peserta Munas Bali dan Munas Ancol dalam persidangan. Hal itu untuk membuktikan sah atau tidak munas dari kedua kubu.
"Sidang ini bertujuan untuk melihat sah tidak sah, demokrasi atau tidak demokrasinya suatu munas, karena adanya intimidasi, dan sebagainya. Diharapkan agar Majelis Hakim menghadirkan semua peserta di dua munas yang nantinya bisa dilihat orangnya, punya kewenangan atau tidak," kata Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (25/2).
Menurutnya, cara itu efektif untuk menyelesaikan kisruh dualisme kepengurusan di tubuh partai beringin. Para peserta dapat bersaksi mana munas demokratis dan penuh tekanan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
"Tidak sulit kok untuk buktikan munas itu sah atau tidak. Hadirkan semua peserta Munas Bali dan Ancol. Peserta munas yang hadir di dua munas bisa dilihat oleh hakim. Hakim bisa mengambil keputusan berdasarkan hal itu. Ternyata ada yang hadir di Bali dan hadir di Ancol juga," terang dia.
Lanjut dia, mahkamah partai akan memberikan rekomendasi yang bijaksana untuk menyelesaikan kisruh kepengurusan ini. Mereka adalah tokoh Golkar memiliki kredibilitas yang tidak diragukan lagi.
"Kami yakin independensi Mahkamah Partai untuk mengambil keputusan," pungkas dia.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut meminta seluruh pihak di internal Golkar kompak dan tak terpengaruh dengan dugaan upaya dari pihak luar.
Baca Selengkapnya
Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Senior Golkar Lawrence T.P Siburian dipanggil karena wacana Munaslub Golkar
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.
Baca Selengkapnya
Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca Selengkapnya
Nurdin Halid Nilai Airlangga Hartarto Masih Layak Pimpin Golkar, Ini Alasannya
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.
Baca Selengkapnya
“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan
Baca Selengkapnya
Dia menyebut, jika isu Munaslub sering terjadi di Partai Golkar menjelang penyelenggaraan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Nurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Baca Selengkapnya