Ukuran keberhasilan daerah tak cuma dari laporan keuangan BPK

Merdeka.com - Kepemimpinan Ridwan Kamil di Bandung terus mendapat sorotan. Hal ini terjadi seiring majunya wali kota Bandung itu sebagai calon gubernur di Pilgub Jabar 2018.

Salah satu yang disorot yakni predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Pemkot Bandung, untuk Laporan Keuangan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah tahun ketiga, Pemkot Bandung meraih WDP untuk laporan keuangannya.

Pakar kebijakan publik yang juga Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi dan Local Governance, Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi menilai, WDP adalah sebuah predikat yang diberikan pada satu institusi pemerintah untuk laporan keuangan.

Oleh karenanya, menurut dia, tidak pas jika keberhasilan memimpin sebuah daerah hanya diukur dengan capaian WDP ini.

"Jika Ridwan Kamil disebut gagal, karena Laporan Keuangan Kota Bandung cuma meraih WDP, itu agak sulit diukur. Selain masalah yang dihadapi Kota Bandung untuk meraih WTP, sangat kompleks," jelasnya kepada wartawan, Jumat (1/6).

Pemkot Bandung dibantu BPK Jabar sudah meningkatkan kualitas pelaporan terutama dalam pencatatan aset, piutang tanah, dan utang jangka pendek yang merupakan akun-akun pengecualian tahun sebelumnya. Progres penyelesaian akun sebelumnya sudah menunjukkan progres yang signifikan dan berada pada jalurnya.

Namun, patut diakui membereskan aset (utamanya bangunan, jalan dan gedung) memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, karena diperlukan penelusuran bukti-bukti, inventarisasi, penilaian dan penyajian.

Sebagai gambaran, pada pada tahun 2016 lalu aset tetap Kota Bandung menyisakan masalah senilai Rp 2,28 triliun. Pada tahun 2017 jumlah ini menurun menjadi Rp 1,12 Triliun.

Demikian juga dengan utang Jangka Pendek. Pada tahun 2016 ada Rp 122 miliar utang, yang berkurang menjadi Rp 5 miliar di tahun 2017, yang belum didukung dengan perinciannya.

Menurut Yogi, prestasi Kota Bandung di bawah Ridwan Kamil tidak semata-mata hanya dilihat dari raihan WTP atas laporan keuangan.

"Ukuran penilaian tata kelola pemerintahan banyak. Kota Bandung sudah punya banyak prestasi, bahkan beberapa menjadi percontohan nasional," tutur dia.

Yogi mencontohkan, beragam aplikasi yang dibuat Kota Bandung telah digunakan oleh kota-kota lainnya di Indonesia, dan juga direkomendasikan oleh KPK.

Selain itu, menurut Yogi, opini WDP sejatinya hanya salah satu dari banyak apresiasi laporan yang keuangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Di sisi lain, Kota Bandung tahun 2017 juga mendapat predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi (SAKIP) predikat A dari Kementerian Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Ini menandakan bahwa reformasi birokrasi di Pemkot Bandung insya Allah sudah berjalan dengan baik," ungkapnya.

Dalam amatannya, persoalan aset adalah pekerjaan berat yang dihadapi Ridwan Kamil yang menuntut upaya dan perhatian lebih tidak hanya dari Ridwan Kamil, juga dari seluruh pemangku kepentingan pemerintahan di Kota Bandung.

"Apa yang dilakukan Ridwan Kamil untuk membereskan masalah aset sudah cukup banyak, perlu dukungan lebih luas lagi, agar urusan ini bisa selesai, dan kota Bandung meraih WTP," tegasnya

Yogi menegaskan, raihan WTP untuk Kota Bandung sebenarnya hanyalah soal waktu. Setidaknya, dalam amatannya, Ridwan Kamil sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki predikat tersebut.

"Ini hanya masalah waktu saja, toh banyak juga sekarang, kepala daerah dapat WTP tapi malah dicokok KPK, kan tidak bagus juga," jelasnya.

Ditambahkannya, capaian predikat WTP ini juga tidak terlalu signifikan. "Justru penguatannya adalah berbagai macam penghargaan yang diraih Kota Bandung untuk tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.