Ulah Australia ini bikin geram Indonesia

Merdeka.com - Sudah ke sekian kalinya Australia membuat geram orang Indonesia. Belum reda ingatan publik ketika polisi air negeri Kanguru itu dengan biadab membakar kapal nelayan Indonesia. Kini giliran intelijen mereka yang berulah dengan memata-matai sejumlah pejabat negeri ini, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ulah biadab intelijen Australia ini terbongkar berdasarkan dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden. Hubungan Indonesia-Australia memang tidak selalu akur, ada beberapa peristiwa yang sempat membuat Indonesia panas dengan Australia.

Berikut ini beberapa ulah Australia yang bikin geram Indonesia:

Membakar kapal tiga nelayan Indonesia

Tahun ini, sejak Juli sampai Oktober lalu, setidaknya Australia telah membakar tiga kapal nelayan Indonesia. Mereka beralasan kapal nelayan dari Indonesia tersebut telah melanggar batas perairan internasional. Padahal pada kenyataannya para nelayan tersebut masih dalam batas aman. Para polisi Australia bahkan membakar alat navigasi mereka dan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Menyadap presiden dan sejumlah pejabat Indonesia

Berita kebiadapan Australia ini paling anyar. Pihak intelijen Australia sejak empat tahun lalu menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono. Kabar ini berdasarkan dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dibocorkan Edward Snowden.Bukan hanya SBY dan istrinya, Australia juga menyadap telepon seluler kepunyaan delapan pejabat Indonesia lainnya. Delapan pejabat itu di antaranya, Susilo Bambang Yudhoyono, Kristiani Herawati (ibu negara), Boediono (wakil presiden, Jusuf Kalla (mantan wakil presiden), Dino Patti Djalal (juru bicara presiden).Pejabat lain adalah, Andi Mallarangeng (juru bicara presiden), Hatta Rajasa (menteri sekretaris negara), Sri Mulyani Indrawati (menteri koordinator perekonomian), Widodo Adi Sucipto (menteri koordinator politik dan keamanan), Sofyan Djalil.

Intervensi lepasnya Timor-Timur

Pada Januari 1999 dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Pemerintah Indonesia, yang kala itu dipimpin BJ Habibie, memberi tawaran otonomi daerah khusus. Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia.Pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%).Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas. Australia memainkan peran dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan. Jakarta menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemelihara keamanan di kawasan ini. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini.Kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia dalam jangka pendek tersebut. Namun, kedua negara telah sepakat untuk memandang ke depan, bukan ke belakang, disertai semangat yang positif, dan keduanya sepakat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Cegah Imigran, AD Australia diam-diam latih warga pantai selatan

Diam-diam Australia membangun jaringan di Indonesia untuk menghadang laju para imigran gelap. Sebanyak 8 orang dari Angkatan Darat (AD) tentara Australia kini sedang berada di wilayah pantai selatan, di antaranya di perairan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran.Sumber merdeka.com mengatakan, aksi diam-diam tentara negeri Kanguru itu telah diendus oleh intelijen Indonesia. Ke-8 tentara Australia itu membuat jaringan, semacam agen khusus yang terdiri dari warga wilayah selatan untuk melaporkan setiap ada pelolosan imigran gelap menuju Pulau Christmas."Menurut informasi, masyarakat tersebut akan dibayar atau digaji Rp 6 juta per bulan. Yang menjadi catatan dan perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah wilayah Sulawesi Selatan karena merupakan salah satu daerah yang dijadikan pelarian imigran gelap," ujar sumber itu.

Irian Barat

Antara tahun 1959 hingga 1962 Pemerintah Australia berpihak kepada pemerintah Belanda selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan Belanda di Irian Barat. Masalah itu menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia.Akhirnya dengan bantuan PBB penyelesaian masalah itu dirundingkan pada 1962, hingga akhirnya Irian Jaya menjadi propinsi Indonesia ke-26. Sejak 1962, Australia telah mengakui Irian Jaya (yang sejak awal tahun 2002 disebut Papua) sebagai bagian integral dari Republik Indonesia. (mdk/ded)