Ulama Banten desak Pemkot Cilegon tutup tempat hiburan malam

Merdeka.com - Puluhan ulama di Provinsi Banten mendesak tempat hiburan malam yang mengundang kemaksiatan dan merusak moral ditutup. Keberadaan tempat-tempat hiburan malam tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat.

"Kami mendesak Pemerintah Kota Cilegon menutup tempat-tempat hiburan malam," kata Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Cilegon KH Khaerul Anwar saat menggelar pertemuan musyawarah Ulama Banten di Pondok Pesantren Al Fath, Cilegon, seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/3).

Dia mengatakan selama ini keberadaan tempat hiburan malam di Kota Cilegon meresahkan masyarakat. Selain mengundang kemaksiatan, merusak moral, juga kasus kriminalitas meningkat.

Bahkan, kata dia, tempat hiburan tersebut diduga dijadikan ajang transaksi seks dan barang-barang terlarang. Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kota Cilegon menutup tempat hiburan malam tersebut. Sebab, tempat hiburan malam sangat merugikan masyarakat, terlebih Kota Cilegon sebagai daerah religius.

"Saya kira banyak pendatang dari daerah lain ke Cilegon, namun mereka tidak bekerja di tempat hiburan malam," katanya.

Dia mengatakan para ulama berencana mendatangi rumah Wali Kota untuk mempertanyakan ketegasan kepala daerah karena sejauh ini belum ada tindakan tegas. Selama ini, para pengelola hiburan malam yang sebelumnya disegel dan tutup, tetapi mereka tetap beroperasi.

Namun, kata dia, para ulama Banten batal karena Wali kota Cilegon sedang berada di luar kota. "Kedatangan kami ke rumah Wali Kota ini hanya mengingatkan saja karena yang punya kewenangan adalah pemerintah," katanya.

Ketua Majelis Pondok Pesantren Salafiyah se-Banten Matin Syarkowi mengatakan masyarakat Kota Cilegon sangat religius sebagai daerah santri di Provinsi Banten. Karena itu, pihaknya meminta pengelola hiburan malam bisa memahami masyarakat Kota Cilegon.

"Kita berharap pengelola hiburan mawas diri dan menghargai kearifan lokal itu. Kami juga meminta pemerintah setempat cepat tanggap untuk mempertahankan nilai-nilai religius," katanya.

Selain itu juga pihaknya mempertanyakan pembentukan Asosiasi Pekerja Rumah Hiburan Kota Cilegon (Asprhigon). "Saya kira pembentukan Asprhigon itu tentu gejala tidak baik sehingga pemerintahan dan legislatif melakukan koordinasi untuk memberantas tempat hiburan itu," katanya.