Follow
UMP Sumut Naik 7,45 Persen, Berlaku 1 Januari 2023
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp2.710.493. UMP itu mengalami kenaikan hingga 7,45 persen atau Rp 187.883 dari sebelumnya. Pada tahun 2022 UMP di Sumut hanya Rp2.522.609. Kenaikan UMP tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
"(Naik menjadi) Rp2,7 juta sekian. Saya hanya menghitung persentasenya. Ya sudah saya menandatangani untuk Sumut adalah (mengalami) kenaikan 7,45 persen," katanya, Senin (28/11).
Menurut Edy, kenaikan UMP yang hanya 7,45 persen tersebut merupakan langkah terbaik. Meskipun hal tersebut tak sesuai harapan dari para buruh di Sumut.
-
Mengapa Kemnaker menetapkan kenaikan upah minimum sebagai solusi untuk kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha? 'Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha,' katanya.
-
Apa itu UMP 2025? Pemerintah telah mulai memberikan sinyal terkait penetapan Upah Minimal Provinsi untuk tahun 2025 (UMP 2025).
-
Bagaimana UMP 2025 dihitung? Susi menambahkan bahwa pemerintah akan tetap melakukan perhitungan upah minimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang mengubah PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
-
Siapa yang menerima kenaikan gaji di Kutim? Perlu diketahui, peningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebab, aparatur desa memainkan peran vital dalam mengelola administrasi desa, menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, dan memastikan program-program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
-
Mengapa inflasi 2023 dikatakan terendah sepanjang reformasi? 'Selama 2023 inflasi kita 2,61 persen, dan Desember kemarin 0,41 persen. Ini terendah semenjak reformasi (tahun 2023),' kata Mendag dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2023 dan Outlook Perdagangan 2024, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1/).
"Kalau harapan buruh pasti tidak pernah ketemu, tapi ini langkah yang terbaik. Baik kita mempertimbangkan perusahaan maupun kebutuhan yang sangat minimal untuk para buruh," ucapnya.
Bukan hanya itu, Edy juga menyampaikan saat ini dirinya belum bisa memberikan diskresi kepada buruh terkait kenaikan upah. Dengan demikian, kenaikan UMP tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2023.
"Belum bisa digunakan (diskresi) karena kita memang sedang menghitung-hitung harus pasti. Karena tidak boleh kita memenangkan salah satu, sebab ini bukan pertandingan. Tapi ini kita semua. Ini yang terbaik dari segala kekurangan-kekurangan yang ada," pungkasnya.
(mdk/ray)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penerapan UMP ini hanya berlaku untuk usaha menengah ke atas. Sementara untuk, UMKM keputusan UMP tidak berlaku.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.
Baca Selengkapnya
UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen. Dari semula Rp 1.986.670 menjadi Rp 2.057.495.
Baca Selengkapnya
APINDO Jakarta menerima besaran Rp5.067.381 karena masih sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
Baca Selengkapnya
Kehidupan buruh kini seperti budak sistem oligarki.
Baca Selengkapnya
Dasar perhitungan UMP ini adalah PP 51 tahun 2023, sehingga ditetapkan UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen.
Baca Selengkapnya
Walaupun kenaikan ini tidak sesuai dengan tuntutan buruh yaitu sebesar 15% namun dikatakan kenaikan itu sudah sangat diperhitungkan.
Baca Selengkapnya
Pengumuman kenaikan UMP akan dilakukan setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Heru Budi Hartono mengizinkan buruh untuk menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) soal UMP ke PTUN
Baca Selengkapnya
Buruh protes penetapan UMK Jawa Barat 2024 dengan cara memblokade jalan.
Baca Selengkapnya
Menteri Ida menegaskan bahwa penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak dibahas olehnya.
Baca Selengkapnya
Besaran indeks tertentu yang tertuang dalam PP 51/2023 sudah sesuai kajian ekonomis dan demografis.
Baca Selengkapnya