Undang Pansel, DPR Ingin Beri Masukan Seleksi Capim KPK
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berencana mengundang Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR. DPR ingin memberikan masukan soal seleksi calon pimpinan KPK.
"Jadi kami mengundang pansel untuk datang juga ke Komisi III jangan hanya dikunjungi Polri, Kejaksaan dan KPK. Harus juga mendatangi DPR dalam arti Komisi III," kata pria yang akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Menurut Bamsoet, harusnya pansel juga meminta masuk DPR terkait tokoh-tokoh yang mendaftar diri menjadi calon pimpinan KPK. Serta calon yang dikirim memiliki kualitas yang baik.
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
"Nanti kita akan memberikan masukan beberapa hal, kan sekarang ratusan dipres jadi 10, kalau pansel selama ini kejaksaan, kenapa enggak ke Komisi III. Pada akhirnya 10 nama itu kan akan ke Komisi III dan dipilih menjadi lima. Mana tahu kan ada masukan yang bagus kan selama ini kita jadi mitra KPK," ungkapnya.
Dia menegaskan, tidak ada larangan bagi pansel KPK untuk datang ke DPR. Bamsoet juga ingin permintaan pendapat pada DPR dilakukan oleh pansel lainnya.
"Kan bagus sehingga pengetahuan pansel ini terhadap orang yang akan mereka seleksi dan mereka siapkan untuk memimpin lembaga yang sedang mereka seleksi ini lebih komprehensif pengetahuannya gitu," ucapnya.
Sebelumnya, Bamsoet ingin proses seleksi pimpinan KPK bisa segera selesai. Dia menargetkan seleksi itu selesai pada September mendatang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca SelengkapnyaPihaknya membutuhkan aspirasi terkait proses seleksi capim dan dewas KPK
Baca SelengkapnyaPansel akan berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya untuk memastikan para calon pimpinan KPK mempunyai rekam jejak yang bersih.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca SelengkapnyaBuka Pendaftaran 26 Juni-15 Juli 2024, Pansel Cari Calon Pimpinan KPK Berintegritas Tinggi
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaRekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaAda pula nama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca Selengkapnya