Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Unesco Minta Proyek di TN Komodo Dihentikan, Ini Tanggapan Gubernur Viktor

Unesco Minta Proyek di TN Komodo Dihentikan, Ini Tanggapan Gubernur Viktor Gubernur Viktor Laiskodat. ©2020 Merdeka.com/Anansias Petrus

Merdeka.com - Komite Warisan Dunia (WHC) UNESCO meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh pembangunan proyek sementara di Taman Nasional Komodo (TNK), hingga pemerintah Indonesia mengumpulkan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).

Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

Menanggapi hal itu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat berterima kasih kepada UNESCO, karena ikut memperhatikan aset-aset bangsa khususnya Taman Nasional Komodo, yang menjadi konservasi alam dan juga kebanggaan NTT.

Menurut gubernur Viktor, apa yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia yang telah disetujui bersama juga oleh Presiden Jokowi, untuk membantu agar Taman Nasional itu mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa.

“Untuk pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT, agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami," katanya, Selasa (3/8).

Pemerintah provinsi NTT tetap menerima aspirasi UNESCO. Namun diharapkan, UNESCO juga memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah tersebut, dalam rangka untuk menjaga habitat Komodo serta biota laut, yang dirusak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

“Juga sudah diputuskan bahwa dari seluruh pulau-pulau dan laut serta kekayaan alam, kita sepakati untuk pulau Rinca kita tetapkan sebagai pulau untuk mass tourism (pariwisata masif). Pulau ini menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism, tentunya kita perlu mengembangkannya. Karena itu di Pulau Rinca kita desain dan dibuat tempat untuk para pejalan kaki, sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” ungkap gubernur Viktor.

Dia berharap, hasil pengembangan Taman Nasional Komodo akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.

"Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang, dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,” tutupnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Minta Pemerintah Setop Kontrak PT Vale Indonesia, Ini Respon ESDM
DPR Minta Pemerintah Setop Kontrak PT Vale Indonesia, Ini Respon ESDM

Kontrak operasi PT Vale di Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025

Baca Selengkapnya
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Kapolri Ajak Delegasi AMMTC Tanam Pohon di Taman Nasional Komodo, Pecahkan Rekor MURI
Kapolri Ajak Delegasi AMMTC Tanam Pohon di Taman Nasional Komodo, Pecahkan Rekor MURI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak para delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 ke Taman Nasional Komodo, NTB.

Baca Selengkapnya
Keruk Tebing Batu Kapur, Sandiaga Setop Sementara Pembangunan Hotel di Desa Pecatu
Keruk Tebing Batu Kapur, Sandiaga Setop Sementara Pembangunan Hotel di Desa Pecatu

Pengerukan tebing menjadi sorotan para netizen karena dianggap merusak lingkungan alam Bali.

Baca Selengkapnya
4 Fakta Taman Nasional Baluran Tutup Sebulan Penuh, Buka Kembali 16 Februari 2024
4 Fakta Taman Nasional Baluran Tutup Sebulan Penuh, Buka Kembali 16 Februari 2024

pihak pengelola Balai Taman Nasional Baluran mengambil kebijakan untuk menutup sementara destinasi wisata ini selama sebulan.

Baca Selengkapnya
Turis Tetap Dilarang Mendaki Gunung di Bali walau Wayan Koster Tidak Lagi Jabat Gubernur
Turis Tetap Dilarang Mendaki Gunung di Bali walau Wayan Koster Tidak Lagi Jabat Gubernur

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya tidak dibenarkan mengubah aturan itu.

Baca Selengkapnya
FOTO: Geruduk Kedubes Jerman, Warga Tolak Keras Proyek Geothermal Poco Leok di Flores
FOTO: Geruduk Kedubes Jerman, Warga Tolak Keras Proyek Geothermal Poco Leok di Flores

Proyek geothermal Poco Leok dikhawatirkan membayakan kesehatan warga serte merusak kelestarian lingkungan sekitar.

Baca Selengkapnya
UU Deforestasi Uni Eropa Bakal Ganggu Kinerja Ekspor Komoditas RI
UU Deforestasi Uni Eropa Bakal Ganggu Kinerja Ekspor Komoditas RI

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud Serukan Stop Pembatatan Hutan dan Genjarkan Reforestasi
Ganjar-Mahfud Serukan Stop Pembatatan Hutan dan Genjarkan Reforestasi

Menurut Ganjar, moratorium deforestasi merupakan langkah penting untuk menghentikan deforestasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Real Estate Indonesia Respons Begini Saat Muncul Moratorium Pembangunan Vila di Bali
Real Estate Indonesia Respons Begini Saat Muncul Moratorium Pembangunan Vila di Bali

Adanya moratorium diharapkan dapat menertibkan para investor asing yang membangun vila.

Baca Selengkapnya
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!

Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya