Unit Pemantapan Pancasila diusulkan setara menteri negara

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memutuskan membentuk Unit Kerja Pesiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) yang langsung berada di bawah komandonya. Pembentukan unit tersebut bertujuan agar Pancasila tak hanya sekedar menjadi slogan.

Luhut Pandjaitan, penggagas pembentukan unit tersebut mengatakan, pembahasan pembentukan ini telah digodok selama tiga bulan terakhir. Luhut dibantu oleh akademisi Yudi Latif dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Pendiri Maarif Institute, Buya Syafi' Ma'arif dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Menko Kemaritiman itu mengatakan, unit kerja tersebut diusulkan mempunyai kedudukan setara Menteri Negara. "Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).

Luhut menjelaskan, UKPPIP memiliki tugas membantu Jokowi dalam mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Ini termasuk pembinaan mental penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"Bicara detail bagaimana implementasi nanti di pendidikan SD,SMP, SMA di Kementerian/Lembaga di organisasi-organisasi misalnya seperti NU, Muhammadiyah dan lembaga-lembaga agama lainnya.

Luhut sebagai inisiator tengah menyiapkan detail pembentukan unit ini. Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tengah menyusun peraturan presiden (Perpres) dari unit ini.

"Susunannya ada dewan penasehat yang terdiri dari tokoh tokoh kenegaraan senior, tokoh tokoh agama masyarakat, tokoh-tokoh purnawirawan TNI-Polri. Sedangkan eksekutif terdiri dari Kepala Deputi sekretariat Manggala," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas membahas Pemantapan Pancasila, Presiden Jokowi berharap penerimaan pada Pancasila seharusnya tidak berhenti menjadi slogan semata, Pancasila harus diamalkan, harus dikonkretkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan di dalam kehidupan sehari-hari.

"Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja yang terlembagakan dalam sistem dalam kebijakan baik di bidang ekonomi politik maupun sosial budaya. Saya yakin hanya dengan itu kita memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa," kata Jokowi. (mdk/ang)