Unjuk Rasa Batal, Pelaku Pariwisata Minta Bali Jadi Pulau Karantina

Merdeka.com - Dinas Pariwisata Bali bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menggelar pertemuan dengan puluhan pelaku industri pariwisata di Pulau Dewata. Mereka menyepakati lima rekomendasi kepada pemerintah pusat dan sepakat untuk membatalkan aksi unjuk rasa.

Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Badan Pengurus Daerah (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, sekitar 40 lebih asosiasi pariwisata hadir, termasuk dari Forum Bali Bangkit (FBP) yang sempat berencana melakukan aksi demonstrasi.

"Jadi, hasil pertemuan lagi sangat luar biasa. Dari industri pariwisata dan seluruh stakeholder-nya akan tetap mendukung pemerintah. Namun mengusulkan lima poin kebijakan," kata Suryawijaya di Kantor Dinas Pariwisata Bali, Selasa (21/12).

FBP tidak jadi melakukan unjuk rasa karena kesepakatan sudah dicapai dan mereka sepakat memberikan lima poin rekomendasi untuk pemerintah pusat.

"Demo itu bukan solusi, demo itu akan mencoreng citra pariwisata, orang hospitality kan tidak harus demo. Tapi sekarang kita cari solusinya. Karena semuanya keputusan ini di pusat, bukan di daerah, karena kewenangannya terkait dengan Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negari, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman," ujarnya.

FBP Batalkan Unjuk Rasa

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, para pelaku industri pariwisata sengaja diundang untuk menampung aspirasi dan memecahkan masalah terkait kebijakan pemerintah.

"Memformulasikan seperti apa, karena kita kerja di hospitality memang cara-cara seperti ini yang kita lakukan. Pertama yang jelas kita akan berjuang dengan teman-teman ini, kesepakatan tadi akan menyurati kembali hal-hal yang menjadi kendala wisatawan mancanegara. Kedua event-event diperbanyak yang ada di Bali termasuk rangkaian G20 itu," ujarnya.

Sementara Yoga Iswara selaku Koordinator FBP sekaligus Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali mengatakan, aksi demonstrasi tidak jadi dilakukan. Alasannya, sudah ada persepsi yang sama terkait kebijakan untuk wisatawan mancanegara (wisman).

"Sebelum pertemuan ini, sudah ada pertemuan-pertemuan, persepsi kita sudah semakin sama. Bapak Gubernur memiliki persepsi yang sama akan siap memperjuangkan ini ke pusat. Bapak Menteri Pariwisata juga sama, kita bertemu dan kita diberikan waktu untuk melakukan pemaparan dan persepsi kita sama. Jadi, apa yang kita harapkan sudah linear yang penting (tujuannya) bukan masalah demonya," ujar Yoga.

Lima Poin Rekomendasi kepada Pemerintah

Sementara itu, lima poin rekomendasi yang diusulkan ke pemerintah pusat ialah:

Pertama, membuka kemudahan e-visa berbayar khusus untuk tujuan wisata secara perorangan, tanpa harus melalui penjamin korporasi, dengan persyaratan sesuai ketentuan, atau membuka kembali aplikasi VOA dan free visa, khususnya untuk negara-negara dengan risiko rendah atau low risk.

Kedua, menyarankan agar wisatawan mancanegara tanpa menggunakan masa karantina atau menyarankan agar karantina di Bali menggunakan pola wilayah atau Pulau Bali sebagai pulau karantina dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel yang sudah tersertifikasi CHSE.

Ketiga, menyarankan perubahan regulasi penerbangan ke Bali agar tidak harus hanya menggunakan penerbangan langsung, mengingat Bali merupakan tujuan wisata negara di seluruh dunia yang memerlukan penerbangan dengan stop over atau transit karena kapasitas pesawat dan jarak tempuhnya.

Ke empat, memperluas negara yang warganya diperkenankan masuk ke Bali, khususnya untuk negara yang sudah siap datang ke Bali. Yang perlu diprioritaskan adalah Australia dan negara Eropa yang merupakan sumber devisa Bali terbesar.

Kelima, mengusulkan agar pertanggungan asuransi dapat diturunkan sebesar USD50.000 sehingga tidak menyulitkan wisman datang ke Bali.