Upaya Petugas Agar 18 Juta Orang yang Ingin Mudik Urungkan Niat

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah melakukan survei terkait mudik 2021, sebanyak 7 persen atau 18 juta masyarakat Indonesia tetap melakukan mudik ke kampung halaman jelang menyambut Hari Raya Idul Fitri 2021.

“Survei ini juga kami lakukan secara sistematis, mulai dari apabila tidak ada larangan berapa yang akan pulang ternyata 33 persen akan pulang, setelah kita nyatakan kalau dilarang 11 persen tetap akan pulang, setelah dilakukan pelarangan turun menjadi 7 persen itu pun cukup banyak 18 juta orang,” kata Menhub Budi dalam diskusi FMB9ID_IKP : Jaga Keluarga, Tidak Mudik, Rabu (5/5/2021).

Hasil survei menyatakan rata-rata pemudik banyak menggunakan moda transportasi mobil setelah itu motor. Dengan demikian, Menhub meminta agar para Gubernur melakukan koordinasi dengan baik.

Di samping itu, Kementerian Perhubungan dan Satgas Covid-19 selalu berupaya melakukan sosialisasi terkait peniadaan mudik. Agar jumlah pemudik sebanyak 18 juta tersebut bisa berubah pikiran untuk tidak jadi mudik.

“Agar yang 7 persen ini bisa turun menjadi jumlah yang sedikit, supaya kita bisa mengatur dan polisi bisa melakukan penyekatan dengan berwibawa,” ujarnya.

Di sisi lain Kementerian Perhubungan juga melakukan survei daerah mana saja yang paling banyak dituju untuk mudik, yakni Jawa tengah persentasenya 30 persen, Jawa Barat 20 persen, dan sisanya dilanjutkan daerah Jawa Timur, Banten, serta diikuti oleh daerah Lampung, Sumatera dan sekitarnya.

“Kita juga survei terjadi kecenderungan mereka akan pulang sebelum masa pelarang. Kami harapkan di masa tidak pelarangan pun saudara kita tidak melakukan mudik dan juga pada saat nanti di masa pelarangan bisa dilaksanakan dengan baik,” jelas Menhub.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Sementara, Korlantas Polri juga lakukan penyekatan di lebih dari 300 titik di perbatasan antar provinsi, kabupaten, dan kota.