UPS dinilai lambat, Kompolnas sebut Polda punya tunggakan 7.800 kasu

Merdeka.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membantah penangan kasus dugaan mark up pengadaan Uninerruptible Power Supply (UPS) di sekolah DKI Jakarta lamban. Mereka berdalih masih banyak tunggakan kasus yang belum terselesaikan.

Hal itu disampaikan, Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala saat disinggung kapan dilakukan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

"Di polri itu ada 7.800 tunggakan kasus dari kasus yang lalu-lalu yang sudah lama tidak ditangani," kata Adrianus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/3).

Andrianus menganggap hal yang lumrah jika sampai saat ini pihak Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus UPS. Menurut dia yang menjadi permasalahan adalah jika 7.800 kasus yang dilaporkan tapi tidak dikerjakan oleh pihak kepolisian.

"Kalau yang hari ini (UPS) ditangani dan belum ada tersangkanya seminggu kemudian enggak masalah deh, biasa itu. Tapi 7.800 kasus yang sudah dilaporkan namun orang masih menunggu dan ternyata tidak dikerjakan karena alasan-alasan tadi itu bagi saya bermasalah," ujar dia.

Tak hanya itu, Andrianus berkelit lambannya penanganan kasus oleh satuan korps bhayangkara itu lantaran minimnya anggaran. Bahkan dia mengklaim anggaran yang akan digunakan untuk penanganan kasus-kasus yang tertumpuk di kepolisian sudah abis.

"Kalaupun ditangani sudah tidak ada duitnya apalagi anggarannya kami sebagai pengawas lebih concern pada yang ini," tandasnya,

Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah melakukan tahap penyidikan terkait kasus dugaan mark up pengadaan Uninerruptible Power Supply (UPS) di sekolah DKI Jakarta. Namun, sampai sejauh ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka.