Urusan tanah, warga Pulau Galang datangi kampung Jokowi di Solo

Merdeka.com - Belasan warga yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Adat Kepulauan-Kepulauan Rempang-Galang (Himad Purelang), Kepulauan Riau mendatangi kampung kelahiran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka membuat sebuah posko di sebuah rumah Jalan Plered Dalam IV, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, tak jauh dari kediaman pribadi Jokowi.

Posko berupa rumah berukuran 9x12 meter yang mereka kontrak selama setahun tersebut akan digunakan untuk memperjuangkan nasib ribuan warga yang masih belum tentu. Mereka merasa haknya dikebiri, karena pemerintah dirasa tidak memiliki asas keadilan.

Koordinator Himad Pulerang, Supendi (41) mengatakan, kedatangan belasan warga dan tokoh adat ke Solo tersebut untuk menuntut penyelesaian soal tanah. Mereka minta pemerintah melepaskan tanah negara dalam rangkaian pulau-pulau itu sehingga menjadi milik rakyat.

"Kasus ini terjadi sejak tahun 2008, sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami berharap bisa bertemu Presiden Jokowi di kota asalnya ini," ujar Supendi kepada wartawan, Sabtu (13/8).

Ia mengatakan, masyarakat di wilayah tersebut menuntut keadilan agar haknya untuk bisa sepenuhnya memiliki tanah dirangkaian Pulau Rempang bisa terwujud.

Menurut Supendi, Perjuangan warga telah dilakukan sejak tahun 2008 lalu melalui BPN RI. Salah satunya dengan mendaftarkan pengajuan, namun hingga saat ini tidak ada realisasi.

"Perjuangan kami sudah berlangsung sejak masa Pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tapi sampai sekarang nasib kami tidak jelas," kesalnya.

Karti Karyati (44), salah seorang warga Kampung Vietnam, Desa Sijantung, Galang yang turut hadir ke Solo mengatakan dirinya pernah berurusan dengan hukum dan harus mendekam di penjara. Saat itu ia memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kejelasan status tanah garapan yang dikerjakan sejak berpuluh tahun.

"Kami sengaja membuka posko di Solo untuk menggugah hati Presiden Jokowi agar mau menerima segala keluhan warga Pulau Pulerang. Semoga Beliau sebagai presiden dan pemimpin rakyat bisa memberikan rasa adil itu sesuai UUPA," harap Karti.

Anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto, yang menyempatkan diri menemui mereka berjanji untuk memperjuangkan nasib masyarakat adat kepulauan-kepulauan Rempang-Galang. Minggu depan Komisi II akan bersidang untuk membahas permasalahan tersebut.

"Kebetulan kami bermitra dengan Kementerian ATR/BPN untuk pembahasan masalah pertanahan di seluruh Indonesia. Kami juga sudah membentuk Panja. Minggu depan semoga kita sudah bisa membahas tentang permasalahan ini," ucap mantan Bupati Sukoharjo ini.

Ia berharap dengan Panja tersebut akan menghasilkan undang-undang baru yang mengatur keagrariaan. Bambang memahami persoalan yang dialami oleh puluhan ribu warga Pulau Galang tersebut juga dialami oleh ribuan warga di kepulauan lainnya.

Bambang menegaskan puluhan ribu warga kepulauan Galang yang sudah berpuluh tahun atau sejak awal menempati pulau tersebut, berhak memiliki tanah yang ditempati.

"Mereka itu sudah di sana menempati pulau sejak awal, bahkan sejak pengungsi Vietnam ada di sana dan sudah kembali. Mereka berhak memiliki tanah di sana, dan akan kita perjuangkan," pungkas Bambang.