Usaha keras Ahok mentahkan tuduhan penistaan agama

Merdeka.com - Bareskrim Polri hari ini menggelar perkara terbuka kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain internal Polri, gelar perkara terbuka yang bakal dilaksanakan di gedung Rupatama Mabes Polri itu mengundang pihak eksternal macam Ombudsman, Kompolnas, hingga Komisi III DPR.

"Kalau dari eksternal, Kompolnas, Ombudsman kemudian ada undangan untuk Komisi III DPR RI untuk menjadi pengawas. Jadi tidak ikut dinamika gelar perkaranya, lebih pengawas dalam melihat kegiatan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di gedung Humas Polri, Jakarta, Senin (14/11).

Menurut dia, formasi gelar perkara kasus penistaan agama itu berbeda dari sebelumnya. Di mana dari unsur pengawasan eksternal diperkuat untuk mengawasi jalannya gelar perkara kasus tersebut.

Kemudian, dalam ruangan gelar perkara itu penyidik yang menangani kasus penistaan agama itu nantinya akan memaparkan hasil penyelidikan di hadapan 20 saksi ahli dan pihak eksternal termasuk pengawas dalam hal ini Komisi III DPR.

"Saksi ahli bergiliran, bergantian memberi penjelasan sesuai perspektif keilmuan masing-masing. Di mana di antara saksi ahli itu antara lain di bidang hukum pidana, agama, bahasa. Apa yang dijelaskan akan dicatatkan oleh tim penyidik," kata Boy.

Ahok hanya berharap kasus yang menyeret dirinya segera selesai. Jika menjadi tersangka, dia hanya ingin sesegera mungkin dilimpahkan ke pengadilan.

"Saya percaya kepolisian itu pasti profesional jadi apapun putusan yang dilakukan polisi saya pasti ikut. Termasuk kalau dijadikan tersangka pun, saya percaya polisi memutuskan yang baik, ini pasti secara profesional jadi saya akan terima," kata Ahok, di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Menurut ketua Tim Kuasa Hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan, Ahok akan didampingi seratus kuasa hukum menghadapi kasus dugaan penistaan agama. Dia mengatakan, pengacara yang akan membela Basuki atau akrab disapa Ahok merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Di mana salah satu di antaranya Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA).

"Hampir seratus orang, dari BBHA saja sudah 36. Dan ada teman-teman dari berbagai organisasi. Ketua timnya saya," kata Sirra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11).

Dia mengungkapkan, para pengacara memang mengajukan diri tanpa dimintai untuk mendampingi Ahok. Pengacara yang jumlahnya hampir seratus itu, bukan atas permintaan Ahok melainkan atas inisiatif mereka sendiri.

Sirra mengungkapkan, pengacara juga berasal dari masing-masing partai pendukung Ahok- Djarot, yakni PDIP, Nasdem, Hanura, dan Golkar. "Mereka mau berpartisipasi saya tidak bisa larang. Atas inisiatif mereka, 'bang saya ikut'. Bukan permintaan Pak Ahok, buat apa minta banyak-banyak. Semua berkepentingan untuk membantu Pak Ahok," ujar dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, para pelapor dan terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok akan mendatangkan sejumlah ahli.Menurut dia, Ahok akan membawa ahli tafsir dari Mesir.

"Itu dari pihak terlapor ya. Pihak terlapor kan boleh mengajukan," ujar Tito, di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Senin (14/11).

Tito mencontohkan kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin oleh Jessica Kumala Wongso.

Dalam sidang, Jessica mengajukan saksi ahli dari Australia. Menurut dia, baik pelapor maupun terlapor bebas mengajukan ahli yang menurut mereka kompeten di bidangnya.

"Kalau dari terlapor ngambil dari Mesir ya silakan. Enggak ada masalah," kata Tito.

Pihak terlapor juga akan dipanggil oleh penyidik. Namun untuk kehadiran diserahkan kembali pada yang diundang. "Kita undang. Tapi boleh datang boleh tidak. Tapi kalau datang silahkan," pungkasnya.