Usai Digeledah, Kantor Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Disegel Penyidik KPK
Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Dinas PUPR (pekerjaan umum dan penataan ruang) Kota Tasikmalaya, Rabu (24/4). Penyegelan dilakukan setelah sejumlah penyidik KPK memeriksa kantornya.
Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Budi Martanova, tidak tahu sebab disegelnya kantor Dinas PUPR Kota Tasikmalaya itu. Dia mengaku baru tahu karena sebelumnya berada di luar kota.
"Ada kabar itu, saya pulang lagi dan memang ada penyegelan," katanya, Rabu (24/4).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Kenapa kantor PT Hutama Karya digeledah? Penyidik mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK.
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
Budi mengatakan, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari KPK karena tidak mengetahui secara persis kasus apa yang tengah diselidiki. Meski demikian, dipastikan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan. Terkait proses yang diusut KPK, dia mengaku sangat menghormati.
"Tentu harapan kita persoalan ini tidak mengganggu pelayanan Dinas PUPR, dan apapun yang tengah dihadapi layanan kepada masyarakat akan tetap berjalan," ucapnya.
Sebelumnya, kantor Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, digeledah sejumlah petugas memakai rompi bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Petugas KPK sudah tiba sejak pukul 09.45 WIB.
Dalam proses pemeriksaan, tiga orang anggota kepolisian berpakaian lengkap dan bersenjata laras panjang berjaga di depan ruangan Budi.
Saat petugas melakukan pemeriksaan, Wakil Wali kota, Kadis PUPR, Kabid Tata Ruang, Kadis Kerasipan dan Perputakaan, dan sejumlah pejabat lainnya terlihat berkumpul di ruangan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan.
Sedangkan Sekda Pemkot Tasikmalaya bersama Kepala Dinas PUPR sempat dibawa oleh petugas KPK menuju kantor Dinas PUPR untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf mengakui adanya pemeriksaan ruang Walikota Tasikmalaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun meski demikian ia mengaku tidak mengetahui pemeriksaan yang dilakukan KPK itu terkait kasus apa.
Saya belum mengetahui karena saya hanya ditelpon suruh datang karena ada pemeriksaan oleh KPK di Bale Kota,” kata Yusuf, Rabu (24/4).
Yusuf menyebut bahwa dalam pemeriksaan terdapat sejumlah dokumen yang ada di ruang kerja Walikota Tasikmalaya yang diperiksa. Meski mengetahui ada dokumen yang diperiksa, ia tidak mengetahui secara pasti dokumen yang diperiksa tersebut terkait hal apa.
"Tapi tentu ini remisnya dari KPK. Jadi tunggu saja dari KPK," katanya.
Selain itu, Yusuf mengaku bahwa dirinya belum sempat bertemy langsung dengan Budi Budiman, namun sempat berpadangan mata saja tanpa berbicara. Ia pun mengaku saat hendak menemui Walikota dilarang petugas untuk mendekat.
"Saya lihat beliau, beliau lihat saya. Tadi saya minta izin bertemu, tapi belum dibolehkan," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belum diketahui pasti kasus yang tengah disidik KPK sehingga kantor pemerintahan itu digeledah.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin mengaku belum ada komunikasi dengan wali kota pascapenggeledahan KPK.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaBelum ada keterangan resmi dari KPK maupun Pemkot Semarang
Baca SelengkapnyaSelama penggeledahan berlangsung, Mba Ita tak pernah tampak. Meskipun mobil dinasnya terparkir di halaman.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Semarang yang berlokasi di sisi kompleks kantor pemerintahan itu.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan untuk mencari bukti lanjutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaHal itu dibenarkan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto.
Baca SelengkapnyaTak ada sepatah kata pun dari penyidik KPK saat keluar gedung Setdaprov Jatim.
Baca SelengkapnyaKPK belum bisa menyampaikan penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus apa.
Baca SelengkapnyaAli mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.
Baca SelengkapnyaSalah satu lokasi yang disatroni oleh penyidik yakni PT Telkom Grup itu sendiri.
Baca Selengkapnya