Usai diperiksa KPK soal reklamasi, anggota DPRD DKI ini bungkam

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir pantai dan kawasan strategis. Namun dia enggan berkomentar banyak terhadap pemeriksaan dirinya hari ini.

"Ya soal semangat pembaruan pembahasan raperda," kata Bestari di Gedung KPK, Senin (25/4).

Dia pun tidak tahu menahu adanya pertemuan antara beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dengan CEO PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. "Enggak. Enggak tahu," pungkasnya.

Selang beberapa menit kemudian wakil ketua Balegda DPRD DKI, Merry Hotma turut keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan yang sama sebagai saksi dengan tersangka Mohamad Sanusi.

"Ditanya soal mekanisme rapat dengan eksekutif," ujarnya seraya memasuki mobil.

Sebagai informasi, hari ini KPK memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus suap pembahasan raperda di DKI Jakarta. Di antaranya ketua Balegda Mohamad Taufik, wakil ketua Balegda Merry Hotma, Bestari Barus, Selamat Nurdin, Mohamad Sangaji, dan Sunny Tanuwidjaja.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Mohamad Sanusi, adik kandung dari ketua Balegda DKI Jakarta, Mohamad Taufik.

Kasus ini mencuat ke publik saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sanusi saat melakukan transaksi dengan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land, di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Kamis (31/3).

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang senilai Rp 1 miliar 140 juta sebagai barang bukti. Sehari setelah melakukan operasi tangkap tangan penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sanusi di DPRD DKI Jakarta dan menemukan 10 bundel uang pecahan Rp 100 ribu. Disebutkan presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja memberikan uang Rp 2 miliar kepada Sanusi sebanyak dua tahapan.

Pemberian uang tersebut diduga untuk memuluskan raperda yang saat itu sedang dirancang. Sebagai informasi hingga saat ini pembahasan raperda belum menemukan titik kesepakatan.

Pengembang menginginkan kewajiban kontribusi tambahan kepada pemprov DKI Jakarta sebesar 5 persen, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras agar pengembang berkontribusi sebesar 15 persen.

Seperti diketahui, PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.