Usai disebut di kasus suap, PKS Bekasi sulit hubungi Kurniawan
Merdeka.com - Sejak namanya disebut dalam sidang kasus tindak pidana korupsi, Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan, mendadak sulit dihubungi. Bahkan, pimpinan partainya di Kota Bekasi mengaku kehilangan kontak sejak kemarin, Senin (18/4).
"Siang dia (Muhammad Kurniawan) pamit keluar kota. Begitu saya mendapatkan kabar (sidang suap) melalui media, saya mencoba menghubungi yang bersangkutan, tapi sampai sekarang tidak bisa," kata Ketua DPD PKS, Kota Bekasi, Heri Koswara, Selasa (19/4).
Heri mengakui hari ini Muhammad Kurniawan tak masuk kerja. Padahal, DPRD Kota Bekasi sedang menggelar rapat paripurna pembentukan Pansus LKPJ wali kota Bekasi. Dia mengaku tak tahu alasan anggotanya tak masuk kerja, apakah berkaitan dengan kabar dia terseret kasus suap, atau memang ada keperluan pribadi.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Apa kasus korupsi Karna Suswandi? Padahal, Suswandi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Situbondo, Jawa Timur yang ditetapkan KPK.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
"Biasanya enggak seperti ini. Kalau pun keluar, paginya sudah pulang dan masuk kerja. Tapi hari ini sampai siang enggak ada kabar," ujar Heri.
Terkait penyebutan nama Kurniawan dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Senin (18/4), dengan terdakwa Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, DPD PKS belum bisa menyatakan sikap.
"Kami ingin ada klarifikasi terlebih dahulu dari yang bersangkutan, sebab keterangan saat ini baru sepihak," ucap Heri.
Dalam persidangan, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng (Aseng), mengaku diminta memberikan uang Rp 3 miliar oleh seorang anggota DPRD Bekasi bernama Kurniawan. Fulus itu disebut sebagai 'uang pengaman' karena Aseng tengah diincar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aseng juga diduga memberikan uang sebesar Rp 2,5 miliar kepada Kurniawan, dan diduga diberikan kepada Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tessa mengatakan pemeriksaan SB dilakukan di gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan hingga saat persidangan praperadilan berlangsung, Sahbirin tidak diketahui keberadaannya
Baca SelengkapnyaKusnadi memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah dengan masih adanya rasa trauma.
Baca SelengkapnyaSahbirin pun sempat memanjatkan doa agar seluruh warga Kalsel mendapatkan keselamatan.
Baca SelengkapnyaKPK pastikan tetap cari dan tangkap buronan Harun Masiku
Baca SelengkapnyaGubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor kini sedang dicari-cari, usai KPK menyatakan Sahbirin Noor kabur
Baca SelengkapnyaKemenhub meminta KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Budi Karya.
Baca SelengkapnyaKeberadaan Harun Masiku di Indonesia terlacak sebelum KPK meminta Polri menerbitkan Red Notice.
Baca SelengkapnyaKPK enggan untuk memasukkan Sahbirin ke dalam DPO. Padahal, KPK sempat menyebut Sahbirin sudah kabur.
Baca SelengkapnyaBerawal dari pengakuan Kuasa Hukum Fahri Bachmid yang ternyata sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Firli.
Baca SelengkapnyaPius seharusnya diperiksa sebagai saksi dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Pemkab Sorong, Papua Barat Daya.
Baca SelengkapnyaReaksi KPK Dengar Staf Hasto Pernah Bertemu Harun Masiku
Baca Selengkapnya