Usai Mediasi, Kemendagri Ungkap Penyebab Konflik Kemenkum HAM dengan Walkot Tangerang
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri memastikan perseteruan antara Menkum HAM Yasonna H. Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, sudah selesai. Semuanya, dikarenakan perbedaan persepsi dalam melihat aturan.
Hal ini disampaikan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo usai menggelar rapat musyawarah bersama Kemenkum HAM, Pemkot Tangerang, bersama Pemprov Banten. Turut hadir juga, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Sekjen Kemenkum HAM Bambang Sariwanto.
"Tentu ini kan ada perbedaan persepsi. Kalau kita lihat atas dasar tata ruang Perda Nomor 6 Tahun 2012, itu yang diperuntukkan, perdagangan, dan jasa, memang tidak pelanggaran. Namun juga ada kisi-kisi yang perlu diperhatikan itu menjadi acuan Pak Wali," kata Hadi, kantornya, Kamis (18/7).
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Bagaimana Kemenkumham membangun persatuan? “Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,“ tambahnya.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu? Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (LPPHP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu di Indonesia.
-
Apa yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo pada penyidik? 'Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya. Saya itu,' kata SYL.
"Kemudian, sudah sejak 2011, 2015 sudah ada kesepakatan terakhir, tanggal 16 Oktober tahun 2018. Di mana Pak pali kota harus memberikan perizinan. Namun, pak Wali punya persepsi. Bahwa perizinan itu harus menunggu revisinya selesai," lanjut dia.
Dia menegaskan, secara hukum perizinan itu tak perlu menunggu. Karena revisi itu prosesnya panjang.
"Evaluasi Pak Gubernur Banten, harus survei ke lapangan, harus melihat pada kenyataan. Itu kan proses yang lama. Sehingga harus menggunakan acuan yang ada," ungkap Hadi.
Karenanya, menurut dia, sudah ada kesepakatan. Di mana melengkapi yang belum sempurna.
"Tentunya yang kurang saling dilengkapi, yang masih belum sempurna disempurnakan. Termasuk lahan-lahan dari Kumham ini ada yang belum diserahkan ke Kota Tangerang. Sehingga kami akan memfasilitasi dengan mengundang Kementerian PU terkait teknis bangunan, dan Kementerian Keuangan untuk fasos dan fasumnya untuk diserahkan ke Pak wali kota karena itu barang milik negara," jelas Hadi.
Dia menuturkan, meski saling beradu, semuanya untuk mengedepankan pelayanan publik.
"Saling adu, kan jiwanya satu. Hendaknya juga mengedepankan pelayanan publik. Pendidikan ke dalam itu kan penting sekali," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satunya Menkumkam Yasonna Laoly yang digantikan oleh Supratman Andi Atgas, politisi Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaSupratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca SelengkapnyaPosisi Yasonna H Laoly yang juga politikus PDIP kini digantikan Supratman Andi Agtas yang tak lain adalah kader Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan semua keputusan ada di tangan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Baca SelengkapnyaYasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menjadi mediator sengketa antara warga Kampung Bayam dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaSebelum dicopot sebagai Menkumham, Yassona mengungkap bahwa dirinya telah dipanggil oleh Jokowi. Keduanya melakukan percakapan serius.
Baca SelengkapnyaYasonna merupakan menteri dari partai PDIP. Dia digantikan oleh Supratman Andi Atgas dari partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaBeruntungnya, dari cekcok ini berhasil dicegah oleh petugas aparat kepolisian yang ada di lokasi.
Baca SelengkapnyaDengan kerendahan hatinya, ia menyampaikan 'To Live, To Love, To Learn dan To Leave A Legacy.'
Baca SelengkapnyaSebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Baca SelengkapnyaMenkumham tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya