Usai mengadu ke Ombudsman, Saidibot lolos tes CPNS Kemenkeu

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memanggil pihak Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk meminta klarifikasi proses perekrutan CPNS Kementerian Keuangan 2017.

Salah seorang CPNS bernama Saidibot Roulina Panjaitan melapor kepada ORI Karena tidak lulus seleksi selanjutnya. Padahal dirinya lulus passing grade dan berhak melakukan tahapan selanjutnya. Ia pun protes pada Kementerian Keuangan melalui ORI disebabkan ada dugaan kecurangan perekrutan.

Nama Saidibot sebelumnya memang tidak ada dalam daftar peserta yang lolos karena terjadi kesalahan teknis dalam pengunggahan data peserta. Dengan adanya rapat koordinasi Ombudsman Republik Indonesia dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenkeu Humaniati menyatakan Saidibot Roulina lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

"Pelapor atas nama Saidibot Roulina Panjaitan memenuhi passing grade dan dinyatakan lulus sehingga dapat mengikuti seleksi pada tahap berikutnya," kata Humaniati di Kantor Ombudsman RI, Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (03/11).

Selain Saidibot, peserta lain bernama Shela Aprilia Kartika juga mengadu ke ORI terkait rekruitmen CPNS Kemenkeu. Shela lulus passing grade, namun dirinya tetap dinyatakan tak lulus disebabkan peringkatnya tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan.

"Ketika diurutkan dengan peserta lain yang memilih formasi yang sama, peringkatnya tetap tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan," papar Humaniati.

Kemudian, Humaniati juga menjelaskan ada tambahan peserta yang akan mengikuti tes selanjutnya. Yakni masing-masing terdiri dari 73 peserta umum, 1 orang cumlaude, dan 1 orang peserta disabilitas. Dengan penambahan ini, maka total peserta yang lolos tes SKD di lingkungan Kementerian Keuangan berjumlah 3.784, yang sebelumnya hanya 3.709 orang.

"Ada tambahan yang mengikuti tes sebanyak 75 orang. 73 peserta ini satu cumlaude dan satu disabilitas, totalnya 3.784 peserta," kata Humaniati.

Dengan penambahan 75 orang tersebut, Kemenkeu akan menyampaikan data hasil peserta yang lolos Standar Kompetensi Dasar secara rinci di laman rekrutment.kemenkeu.go.id. Untuk peserta yang lolos bisa mengikuti tahap seleksi selanjutnya pada hari Minggu (05/11) mendatang.

Adapun hasil pertemuan Ombudsman RI dengan Kementerian Keuangan dan BKN adalah :

1.Dalam pengumuman awal yang disampaikan Kementerian Keuangan RI tidak merinci jumlah formasi berdasarkan kualifikasi pendidikan, melainkan hanya mencantumkan jumlah formasi jabatan sehingga sejak awal masyarakat tidak memperoleh informasi jumlah formasi berdasarkan kualifikasi pendidikan per jabatan yang dibutuhkan.

2. Pelapor a.n Saidibot Roulina Panjaitan memenuhi passing grade dan dinyatakan lulus dan mengikuti seleksi pada tahap berikutnya yang akan dilaksanakan tanggal 5 november 2017. Sedangkan pelapor a.n Shela Aprilia Kartika memenuhi passing grade namun dinyatakan tidak lulus karena peringkat berada dibawah kuota yang dibutuhkan.

3. Bagi semua peserta SKD akan dapat melihat hasil secara lengkap melalui website rekrutmen.kemenkeu.go.id pada hari ini.

4. Terdapat 1.775 peserta SKD dengan lokasi tes di Medan dengan rincian 275 formasi umum memenuhi passing grade, 3 pelamar dari formasi cumlaude, dan 1 pelamar dari formasi disabilitas yang yang datanya baru diterima BKN pada tanggal 2 November 2017 akan diumumkan hari ini (tanggal 3 November 2017).

5. BKN menyampaikan bahwa keterlambatan pengiriman data dikarenakan tidak terkirimnya satu file melalui sistem. Untuk itu BKN akan melakukan kajian terhadap faktor atau penyebab tidak terkirimnya file tersebut, dan akan menyampaikan hal tersebut kepada Ombudsman RI.

6. Ombudsman RI meminta BKN maupun Kementerian Keuangan untuk melakukan dalam penyelenggaraan sistem seleksi penerimaan CPNS, antara lain menyampaikan secara rinci jumlah formasi berdasarkan kualifikasi pendidikan per formasi jabatan dan hasil kelulusan peserta di setiap tahapan secara rinci dalam pengumuman.

7. Ombudsman RI meminta BKN untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta memberikan respon secara cepat dengan pengaduan dan menyampaikan hasilnya kepada publik mengenai adanya kendala teknis dan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS. (mdk/rzk)