Usai penangkapan, KPK segel kantor Bupati Subang dan dua instansi
Merdeka.com - Selepas penangkapan Bupati Subang, Ojang Suhandi, diikuti penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (11/4) kemarin, kini kantornya disegel. Aktivitas para pegawai di dua lembaga pemerintah, yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), juga terganggu.
Sejak Selasa (12/4) pagi, para pegawai kedua lembaga itu tidak bisa masuk ke ruang kerja mereka, lantaran dipasang garis segel KPK. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Abdurahman mengatakan, meski demikian disegel, dia tetap berupaya pelayanan ke masyarakat tidak terganggu.
"Saya akan melakukan koordinasi dan akan mengumpulkan seluruh pegawai di dua dinas yang disegel, untuk mencari cara agar ada jalan keluarnya," kata Abdurahman.
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa yang dilakukan petugas Satpol PP? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
-
Kenapa KPK OTT Bupati Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Dimana PPPK bekerja di Sumut? Pada umumnya, PPPK ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah.
-
Bagaimana Polresta Pekanbaru kawal surat suara? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024. Logistik itu dipastikan aman hingga sampai ke gudang logistik KPU Pekanbaru, Jalan Kaharuddin Nasution.
Abdurahman juga berharap roda pemerintahan di Kabupaten Subang tetap berjalan, termasuk mekanisme dan perundang-undangan.
"Selama bapak bupati tidak ada, pemerintah tidak boleh tidur, harus hadir, sesuai mekanisme dan perundang-undangan. Saya sudah mengumpulkan semua aparatur pemda," ujar Abdurahman.
Abdurahman menambahkan, mereka terus berkoordinasi dengan pihak penegak hukum terkait kasus terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang.
Bupati Ojang Suhandi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah diduga tersandung korupsi dana jaminan kesehatan BPJS Subang, dan suap terhadap dua orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka ditangkap pada Senin (11/4), bersama dengan seorang pegawai negeri sipil di Pemkab Subang.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor usai menangkap empat pejabat Dinas PUPR Kalsel.
Baca SelengkapnyaWalaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaBersamaan dengan penyitaan itu, penyidik juga langsung memasang plang sitaan KPK di rumah mewah Erik.
Baca SelengkapnyaSelain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca SelengkapnyaHevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaGugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaPara PNS tersebut diperiksa bersama sejumlah pejabat lain yang juga diperiksa
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaSosok petahana Bupati Situbondo yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaTerkait kasus ini, KPK sudah mencegah empat orang. Dua di antaranya, wali kota Semarang dan suaminya.
Baca SelengkapnyaDitambahkan Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, perihal keberadaan Wali Kota Semarang Mba Ita, dia mengaku tidak tahu.
Baca Selengkapnya