Usai Pilkada, Kasus Covid-19 di Sumsel Meningkat Drastis

Merdeka.com - Kasus Covid-19 setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumatera Selatan, mengalami peningkatan drastis. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelaksanaan pilkada menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ahli Epidemiologi dari Universitas Sriwijaya Iche Andriyani Liberty mengungkapkan, peningkatan terjadi selama kurun waktu 1-13 Desember 2020 yang mencapai 824 pasien. Sementara pada bulan sebelumnya, tepatnya 17-30 November 2020 terkonfirmasi 658 orang.

Lonjakan kasus juga diketahui dari semakin pendeknya waktu mencapai 1.000 kasus. Sejak Oktober 2020, mencapai 1.000 kasus hanya dalam waktu maksimal 17 hari, sementara pada bulan-bulan sebelumnya memerlukan waktu lama, yakni 32 hari.

"Peningkatan kasus karena mobilitas masyarakat sangat tinggi, banyak kegiatan di akhir tahun, terutama pilkada," ungkap Iche, Senin (14/12).

Meski demikian, dirinya tidak bisa menyimpulkan adanya klaster pilkada dalam penyebaran virus corona. Hanya saja, dia melihat aktivitas pilkada cukup menimbulkan keramaian, mulai dari rapat, kampanye yang menyebabkan kerumunan, distribusi logistik, pemungutan suara, perhitungan, rekapitulasi dan tahapan lain.

"Kegiatan seperti itu tentu sangat terpantau. Sangat sulit menyimpulkan muncul klaster pilkada setelah pemungutan suara, apalagi kita tidak tahu apakah semua petugas dan pemilih terbebas dari Covid-19," ujarnya.

Hingga 14 Desember 2020, jumlah kasus positif di Sumsel mencapai 10.335 orang setelah terjadi penambahan 48 kasus hari ini. Jumlah kasus sembuh sebanyak 8.534 pasien dan meninggal dunia berjumlah 561 orang.

Menanggapi hal itu, anggota KPU Sumsel Amrah Muslimin mengatakan, proses pilkada di tujuh kabupaten diterapkan protokol kesehatan secara ketat. Terlebih petugas telah menjalani rapid test dan swab sebelum pemungutan suara."Kami pastikan sesuai prokes, semuanya aman, petugas yang terkonfirmasi positif pasti diganti," ujarnya.

Namun setelah hari pencoblosan tak lagi dilakukan pemeriksaan kesehatan karena terbentur anggaran. Sementara pemeriksaan bagi pemilih diserahkan ke Satgas Covid-19.

"Kita lihat dulu apakah peningkatan kasus itu ada di daerah pilkada atau tidak. Tapi semuanya berharap sehat-sehat saja," pungkasnya.