Usai rapat, Menkeu-Ketua DPR sepakat wujudkan program pemerintah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, malam ini. Dalam pertemuan yang digelar tertutup itu, Novanto mengatakan pihaknya sepakat dengan Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah untuk berkoordinasi mewujudkan program pemerintah yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato nota keuangannya saat 14 Agustus lalu.
"Inilah tindaklanjut agar masyarakat dan kesejahteraan rakyat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu koordinasi bersama dan saya terima kasih dengan Menteri Keuangan yang melakukan koordinasi baik kepada Badan anggaran dan pimpinan DPR," kata Novanto usai pertemuan, Senin (24/8).
Lewat pertemuan tersebut, lanjut Novanto, menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah berniat menjalankan programnya secara transparan. Pasalnya, DPR merupakan lembaga pengawas pemerintah.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa pertemuan dengan pimpinan DPR seperti ini sudah terjadi saat membahas RAPBN P tahun 2015. Pertemuan tersebut, kata dia, merupakan sebuah wadah untuk menyamakan persepsi guna pembahasan RAPBN 2016 berjalan sesuai tanpa hambatan.
"Yang penting kita harus melihat urgensi APBN 2016 di kondisi yang tidak menentu. Kita tahu hari ini, market, sangat buruk di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia," ujarnya.
"Tentunya seperti yang disampaikan presiden di Istana Bogor bisa diharapkan untuk bisa menahan kondisi ekonomi yang lagi berat ini adalah goverment standing. Goverment standing itu tidak lain adalah APBN dan APBD, kebetulan pada saat ini kita sudah sepakat dengan DPR agar pembahasan APBN 2016 kita fokuskan pada penguatan struktur APBN-nya, baik asumsi atau struktur belanja yang kita harapkan nanti bisa jadi jalan keluar dari tren perlambatan pertumbuhan yang sampai hari ini masih terjadi. Kira-kira garis besarnya itu," tuntasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca SelengkapnyaIsi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKeputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca SelengkapnyaDPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaAda sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Baca Selengkapnya