'Usia dan jabatan ketum parpol bisa jadi kendala buat Sutiyoso'
Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyebut calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memiliki segudang pengalaman di bidang intelijen. Sehingga, mantan Wadanjen Kopassus itu pantas ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon kepala BIN.
Namun, Mahfudz menyayangkan usia Sutiyoso yang sudah mencapai 70 tahun. Bahkan, dia menyebut hal ini bisa menjadi kendala.
"Kalau di bidang intelijen, dia bukan orang baru. Dia punya pengalaman. Tapi dari sisi usia ini agak relatif, apakah akan bisa jadi kendala atau tidak nanti dilihat dalam fit and propertest," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).
-
Kenapa Sudaryono sulit menjadi Calon Gubernur Jateng? Namun perjalanannya untuk menjadi Calon Gubernur Jateng bakal terjal karena Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, belum secara tegas akan memberikan rekomendasi padanya.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Kenapa Bahlil tidak pantas jadi ketua umum Golkar? “Masa bukan kader Golkar mengaku siap menjadi ketua umum. Malu dong.
-
Siapa yang berpotensi menimbulkan konflik di Pilkada Sleman? Umi mengatakan bahwa strategi yang disiapkan antara lain memetakan situasi politik yang berkembang di tengah masyarakat menyusul kemungkinan majunya petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan wakilnya, Danang Maharsa dengan kendaraan politik yang berbeda.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
Dia pun berharap agar Sutiyoso dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR dapat menunjukkan bahwa umur bukanlah kendala baginya untuk menjadi Kepala BIN.
"Tapi kalau nanti dilihat dalam uji kelayakan faktor usianya negatif, maka tentu itu jadi kendala," tukasnya.
Tidak cukup sampai di situ, politikus PKS ini juga menilai seorang kepala BIN tidak boleh diisi oleh orang dari partai politik. Pasalnya, BIN merupakan alat intelijen negara yang tidak boleh bekerja dengan distorsi kepentingan partisan. Mengingat saat ini Sutiyoso menjabat sebagai ketua umum PKPI.
"Jadi akan sangat baik, jika sebelum diberi penugasan uji kelayakan ke Komisi I, Pak Sutiyoso mundur jadi ketum partai. Ini agar mempermudah tugas kami," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem meminta Anies tidak memilih calon wakil presiden karena tokoh tersebut punya partai politik.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca SelengkapnyaHendropriyono menganggap orang toxic adalah pihak yang anti kemapanan.
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diusulkan menjadi calon wakil presiden Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKaesang sebagai warga negara punya hak untuk berpolitik. Termasuk menjadi ketua umum partai.
Baca SelengkapnyaYusril tak bisa menjawab dugaan intervensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaBusyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca SelengkapnyaIsdianto dilantik sebagai Gubernur Kepri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 Juli 2020.
Baca Selengkapnya