Usul rapat tertutup ditolak, Fraksi Gerindra WO dari raker Komisi III dan Kapolri
Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra walk out dari Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Tito Karnavian. Mereka keluar karena merasa permintaannya terkait mekanisme rapat tidak diakomodir oleh pimpinan rapat, Kahar Muzakir.
Aksi walk out terjadi setelah Tito memaparkan hasil kinerjanya terkait pengamanan Ramadhan, Pilkada Serentak 2018, hingga Asian Games. Gerindra yang diwakili oleh Sufmi Dasco Ahmad memberikan interupsi supaya rapat dilakukan secara tertutup. Kemudian tidak ada pertanyaan yang dijawab secara tertulis dan rapat dilaksanakan tanpa ada batas waktu.
"Kami ingin rapat dilaksanakan secara tertutup," kata Dasco dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
-
Bagaimana cara Komisi III agar polisi bisa tegas? “Dua sikap yang penting bagi jajaran di lapangan; tegas dan humanis. Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan tegas dalam menegur yang menyalahi aturan,“ demikian Sahroni.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Kenapa Komisi III meminta Kejagung untuk tidak terlena? Meski demikian, Sahroni meminta Kejagung untuk tetap profesional. Sebab dirinya tidak ingin Kejagung menjadi terlena akibat terus menerus meraih kepercayaan yang sangat tinggi belakangan ini. 'Namun tak henti-hentinya saya mewanti-wanti Kejagung, agar tidak terlena dengan ini semua.
Interupsi itu sontak memicu interupsi dari fraksi lainnya. Mereka kebanyakan tidak setuju jika rapat dilaksanakan secara tertutup dan tanpa ada batasan waktu. Karena Komisi III masih ada kegiatan kunjungan kerja.
"Kita masih ada kunjungan kerja ke Bandung," kata Anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufiqulhadi.
Sebagai pimpinan rapat, Kahar menampung semua aspirasi, tetapi tanpa memutuskan pilihan mekanime rapat yang diperdebatkan. Dia mempersilakan pada Fraksi PDI Perjuangan memberikan tanggapan.
Hingga akhirnya membuat Dasco dan dua anggota lainnya yakni Supratman Andi Agtas dan Wihadi Wiyanto walk out dari rapat.
"Pimpinan saya kan terakhir bicara kita masih menginginkan tertutup belum diputuskan oleh pimpinan tapi sudah diberikan ke Fraksi PDIP. Kalau begini caranya, permintaan kami kan berarti tidak diakomodir," ujar Dasco.
"Ya sudah kalau begitu Fraksi Gerindra mungkin memutuskan untuk tidak ikut raker pada saat ini. Kami akan ikut raker kalau kemudian diakomodir oleh pimpinan atau pada saat Komisi III sudah mempunyai Ketua komisi III yang baru," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaBambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri
Baca SelengkapnyaDasco pun tak bisa memastikan apakah rapat pengesahan revisi undang-undang Pilkada dapat digelar secepatnya atau tidak.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaHanya fraksi Golkar yang hadir dalam agenda rapat penetapan pimpinan Komisi XII itu.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaAda cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDia mengusulkan untuk digelar lagi rapat membahas pemilu dengan mengundang Kapolri.
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca SelengkapnyaTerlihat petugas pun langsung bergerak untuk membenahi mic para anggota yang mati.
Baca Selengkapnya