Usulan Mensos Risma Minta Korban Tersambar Petir Ditanggung Negara

Merdeka.com - Beragam cuaca ekstrem di Indonesia belum masuk kategori bencana alam. Banyak masyarakat menjadi korban belum menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satunya korban sambaran petir.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong cuaca ekstrem agar digolongkan sebagai bencana alam. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat membahas DIM RUU Penanggulangan Bencana bersama Komisi VIII DPR dan Komite II DPD di Gedung DPR, Selasa (5/10).

"Kami khawatir seperti puting beliung itu belum masuk (kategori bencana alam). Kemarin ada yang mengusulkan ke kami tersambar gledek (petir). Maka kami akan masukkan cuaca ekstrem ke bencana alam," kata menteri akrab disapa Risma itu.

Dalam rapat kerja, Risma menyebutkan bahwa ada tiga kategori bencana ditanggung pemerintah. Di antaranya bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pihaknya juga menambahkan beberapa jenis bencana baru. Antara lain adalah pencemaran, radiasi dan kebakaran hutan. Bencana tersebut rencananya akan masuk ke dalam kategori bencana nonalam.

"Lalu kita akan menambahkan jenis bencana nonalam lainnya, kita khawatir akan terjadi bencana lainnya, seperti Covid," ucap Risma menegaskan.

Terkait anggaran, Risma mengaku sudah berkomunikasi dengan kementerian keuangan. Dari pembahasan itu diputuskan bahwa anggaran terkait bencana tidak ada batasnya.

Menunggu 1,5 Tahun

Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana selama ini buntu selama 1,5 tahun. Kondisi ini menjadi sorotan DPR. Kehadiran Risma dalam rapat diharapkan menjadi titik terang terkait kelanjutan pembahasan.

"Hampir 1,5 tahun kita sudah deadlock (buntu) dalam membahas RUU penanggulangan bencana ini," Kata John Kenedy Azis, Anggota komisi VIII DPR dalam rapat.

Risma revisi UU Penanggulangan Bencana bertujuan membahas pembagian tugas antara BNPB dan juga Kementerian sosial. Sehingga pihaknya menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat membubarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nomenklatur BNPB bahkan tidak tercantum dalam draf.

"Yang jelas tidak ada niat pemerintah untuk menghapus (BNPB dan BNPD)," ujar Risma menjelaskan.

Reporter Magang: Henry Hairlangga Hariyanto (mdk/ang)