Usulan Pansus Freeport Fadli Zon langsung 'disemprot'

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyuarakan pembentukan panitia khusus (Pansus) perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia untuk mengungkap mafia yang mengambil keuntungan pribadi di perusahaan tersebut. Namun Politikus Partai Gerindra ini tidak mengarah pada koleganya Ketua DPR Setya Novanto yang tengah diperiksa Mahkamah Kehormatan DPR terkait kasus pengusutan 'Papa Minta saham'.

"Kami akan membuat pansus untuk melihat siapa saja yang ternyata mafia bagi bangsanya sendiri, Bangsa Indonesia," kata Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12).

Dia mengharapkan nantinya Pansus Freeport bisa membuktikan mafia-mafia yang mengeruk sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Nantinya, pansus itu juga melakukan pembahasan terkait Freeport secara keseluruhan, termasuk permasalahan kontrak.

"Pasti ini ada mafia dalam Freeport. Oleh sebab itu, saya harapkan dalam pansus nanti bisa membuktikan siapa yang sebenarnya maling. Karena di Indonesia banyak yang maling teriak maling," tegasnya.

Fadli melanjutkan, pembentukan Pansus Freeport sebagai langkah konkret Bangsa Indonesia mengelola Sumber Daya Alam (SDA) nya sendiri. Apalagi, klaim dia, seluruh partai di DPR mempunyai pandangan yang sama dalam mengelola Freeport untuk kesejahteraan rakyat.

"Jangan primitif, bukan kita anti kerjasama dengan investor asing, tapi dalam kerjasama harus ada win win solution. Tapi Freeport, kita sebagai pemilik kayaknya hanya menonton. Kita harus berubah. Harus membuat kesetaraan bahkan pemerintah harus menguasai ini. Dan untuk ini kita harus membentuk pansus," tuturnya.

Dia mengklaim seluruh fraksi partai di DPR sudah menyetujui dibentuknya Pansus Freeport. Namun atas pembentukan Pansus Freeport, Fadli Zon menuai kritik. Pengamat Politik Herdi Sahrasad meminta anggota DPR terlebih dahulu fokus terhadap penyelesaian sidang kasus 'Papa Minta Saham' di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Saya kira sebelum melangkah jauh membuat pansus, partai politik harus sepakat selesaikan masalah MKD. Karena ini menyangkut partai politik dan parlement, selebihnya baru soal pansus," ujar Herdi.

Menurut Herdi, partai politik akan bersikap tegas mengenai pengelolaan Freeport apabila para MKD mampu memberikan sanksi tegas tentang rekaman dan sejumlah orang yang terlibat. Karena itu menyangkut kehormatan parlemen.

"Itu menyangkut kehormatan parlement yang mungkin sudah hancur akibat kasus sidang Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) yang dilakukan secara buka-tutup," jelasnya.

Lanjut dia, pelaksanaan dan pengawasan Freeport harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Selain itu, saham PT Freeport bisa diambil 51 persen.

"Dalam konteks ini sebenarnya publik terlebih dahulu menunggu kasus Setnov selesai secara bersih. Selanjutnya baru bisa bicara bagaimana memperlakukan freeport dan ekonomi, sehingga segalanya bisa terwujud. Dan dalam hal ini sangat diperlukan kekuasaan nasional agar pemimpinnya tak mudah dilobi-lobi," tandasnya.