Usulkan 5 anak buah jadi calon pimpinan KPK, Jaksa Agung temui JK
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mendatangi kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Kedatangan Prasetyo adalah untuk melaporkan daftar nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang direkomendasikannya.
"Saya melaporkan, kita (Kejaksaan Agung) mengusulkan, antara lain yah, mengusulkan ada 5 orang personel kejaksaan yang diusulkan menjadi komisioner KPK. Antara lain itu yah," singkat Prasetyo, Rabu (24/6).
Kelima orang yang direkomendasikan Jaksa Agung Prasetyo itu adalah:
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Bagaimana proses seleksi Capim KPK dilakukan? Ghufron menjelaskan bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 sudah sesuai dengan ketentuan, yang mengharuskan terbentuknya pansel enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK 2019-2024 habis.
1. Paulus Joko Subagyo, Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Agung. Joko tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, Kajati Banten, dan Kabiro Hukum Kejaksaan Agung.
2. Jasman Panjaitan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Plt JAM Pengawasan. Dia pernah menjabat sebagai Kajati Kalimantan Barat, Kajati Kalimantan Tengah dan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus.
3. Sri Haryati, Direktur Perdata pada JAM Tata Usaha Negara. Satu-satunya calon perempuan Kejaksaan Agung ini pernah menjabat sebagai Kajati Lampung dan Kejari Bandung.
4. Suhardi, Direktur Penuntutan pada JAM Pidana Khusus. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Kajati Sulsel dan Kajati Maluku Utara.
5. Muhamad Roem, pernah menjabat sebagai Koordinator bidang Tipidsus, Wakil Kajati Papua dan Kejari Semarang. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari 10 nama yang ditunjukkan, ada lima nama yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan lima nama untuk Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan, nama-nama yang dijaring akan kredibel dan berintegritas sesuai harapan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKabar itu dibenarkan Kapuspenkum, Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.
Baca SelengkapnyaSepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.
Baca SelengkapnyaMereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca SelengkapnyaKorps Adhyaksa memiliki pertimbangan sebelum merekomendasikan lima jaksa tersebut.
Baca SelengkapnyaPratikno menegaskan penentuan ketua Pansel sudah sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaAda pula nama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Baca SelengkapnyaSetelah dinyatakan lolos tes profile assessment, selanjutnya 20 peserta tersebut akan mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan pada 17-18 September 2024.
Baca SelengkapnyaMereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca SelengkapnyaDalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Baca Selengkapnya