Usut 9 kasus kakap, Bareskrim bakal bikin posko khusus
Merdeka.com - Bareskrim Polri tengah menangani sembilan kasus besar sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso, dua pekan lalu. Dalam menangani kasus ini, Bareskrim telah membentuk tim khusus yang berisikan sekitar 500 penyidik.
Menurut Komjen Budi, pihaknya akan membuat posko khusus untuk 500 penyidik tersebut agar tidak terjadi penyelewengan dalam mengusut sembilan kasus besar tersebut.
"Jadi saya akan buat posko penanganan itu, kita kontrol di dalam posko itu, setiap hari akan ada evaluasi sehingga tidak ada kasus yang mandek atau terseok," kata Budi di Mabes Polri, Jaksel, Senin (6/7).
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Apa saja yang disita saat sidak di Rutan KPK? 'Sidak itu berlangsung pada 28 April 2023 dan berdasarkan berita acara ditemukan antara lain empat buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp30 Juta. Selanjutnya bahwa empat buah handphone itu dimusnahkan pada tanggal 9 Mei 2023 atas perintah terperiksa,' beber Albertina.
-
Apa hasil capaian Bareskrim Polri? Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada memaparkan, jumlah aset yang disita mencapai Rp10,5 triliun.
-
Dimana markas besar Polri? Kemudian, Kepala Kepolisian Negara kala itu Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo bikin kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Mengenai kapan 9 kasus besar ini akan dinaikkan dalam proses penyidikan, Waseso mengaku dirinya tidak mau terburu buru. Pihaknya sedang melengkapi bukti buktinya.
"Sudah mendekati penyidikan, kita tidak ingin serta merta gegabah, biar buktinya cukup dulu baru kita naikkan. jadi jalannya mulus. Sebenarnya 9 itu sudah bisa naik penyidikan," ujar dia.
Dari 500 penyidik yang telah disiapkan, mantan Kapolda Gorontalo ini membeberkan bahwa pihaknya akan mengambil penyidik dari daerah dan beberapa dari Mabes Polri. Dengan catatan yang bersangkutan tidak memiliki beban kerja yang berat dari jabatannya.
"Kan kita lihat penyidik di daerah yang beban tugas mereka tidak terlalu berat supaya tidak mengganggu proses," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaAlbertina memastikan sidang tersebut akan dihadiri oleh para pegawai KPK yang terlibat.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menggelar sidang etik terkait dugaan pungli
Baca SelengkapnyaKabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri enggan untuk membeberkan terkait identitas para pelaku yang terlibat pungli.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan pungli di rutan KPK melibatkan 90 pegawainya sendiri.
Baca SelengkapnyaKasus korupsi tata niaga timah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Baca Selengkapnya"Itu mantan PLT kepala rutan, lalu Karutan yang sekarang, dan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) yang dari polri," ucap Albertina.
Baca SelengkapnyaSatgas Penanggulangan Narkoba berhasil menangkap 1.532 tersangka
Baca SelengkapnyaPara tersangka dipekerjakan mulai dari administrasi hingga mengawasi arena judi agar tidak ketahuan.
Baca SelengkapnyaRutan yang digeledah antara lain Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi
Baca SelengkapnyaSalah satu tersangka yang ikut ditahan merupakan seorang 'bos' dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaPengerahkan pasukan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi kedatangan massa demonstran di tengah pembacaan putusan etik terhadap 9 hakim MK.
Baca Selengkapnya