Usut jatah haji Megawati dan Amien Rais, KPK tunggu vonis sidang SDA

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan mengusut pihak-pihak lain yang mendapat jatah kuota haji, dalam kasus dugaan korupsi ibadah haji oleh Kementerian Agama menjerat Suryadharma Ali. Sebab, Suryadharma pernah berucap kalau jatah itu diberikan kepada sejumlah pihak, termasuk Megawati Soekarno Putri hingga Amien Rais.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji mengatakan, berjanji kasus korupsi pelaksanaan haji akan terus dikembangkan. Namun, hal itu baru bisa dilakukan jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah membuat putusan dalam kasus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.

"Pengembangan kasus ini akan selalu didasari adanya putusan pengadilan terhadap SDA yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (7/9).

Indriyanto mengatakan bekal putusan pengadilan buat mengembangkan kasus ini penting. Sebab, sangkaan tertuang dalam dakwaan harus terbukti lebih dulu dalam sidang.

"Sangkaan dalam penyidikan ini kan perlu pembuktian di persidangan. Karena itu nama-nama yang disebut belum bisa dipastikan turut bertanggung jawab selama belum ada kepastian dari putusan pengadilan (sampai kekuatan tetap)," lanjut Indriyanto.

Dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi ibadah haji di Kementerian Agama menjerat Suryadharma Ali, terungkap sejumlah pihak ikut menikmati kuota haji bermasalah. Suryadharma berdalih, pembagian itu dilakukan lantaran adanya sisa kuota haji tidak diserap.

Menurut Suryadharma, pada penyelenggaraan haji saban tahun dipastikan ada kuota haji tidak terserap. Pada kuota haji 2012 sisanya mencapai lebih dari 2000 orang. Sisa kuota haji itu berasal karena adanya jemaah haji wafat, sakit keras, hamil, serta tidak mampu melunasi.

Suryadharma beralasan, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji menyebutkan Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional. Suryadharma lantas membagi-bagikan sisa kuota haji kepada beberapa pihak.

"Di antaranya untuk Paspampres Wapres lebih dari seratus orang, almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarno Putri 50 orang, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro 70 orang, Amien Rais sepuluh orang, Karni llyas dua orang, Keluarga Suryadharma Ali enam orang, KPK enam orang, dan sejumlah dari media cetak maupun elektronik lainnya," kata Suryadharma.