Usut kasus gratifikasi APBD 2015, KPK periksa 12 pejabat Pemkot Malang dan rekanan

Merdeka.com - Sudah 4 hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pemeriksaan sejumlah pihak di Kota Malang. Pemeriksaan terkait pendalaman dugaan kasus gratifikasi APBD 2015 di Kota Malang.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, hari ini giliran memeriksa 12 orang, terdiri dari 3 orang pejabat Pemkot Malang, serta 9 orang dari pihak swasta atau rekanan.

"Yang diperiksa atas nama Cipto Wiyono, Sekda Kota Malang, Tedy Sujadi Soemarna, Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang tahun 2015," katanya dalam pesannya, Kamis (8/2).

Perlu diketahui, Cipto Wiyono saat ini menjabat sebagai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Jawa Timur. Pada 2015, yang bersangkutan sebagai Sekretaris Daerah Kota Malang.

Hari ini, KPK juga memeriksa Kepala Bidang Stabilitas Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang atau Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Tahun 2015, Noer Rahman Wijaya.

Sementara 9 orang dari pihak swasta atas nama Nurhayati, Bambang Suprayitno, Suherno, Moch Ali Imron, Sukarno Yudho Arisandi, Anna Yulitasari, Subandi, Ajad Sudrajat dan Fitrianingsih. Pemeriksaan berlangsung di Markas Polres Batu.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa 43 orang anggota DPRD dan 2 orang staf ahli Kota Malang. Pemeriksa terkait kasus korupsi gratifikasi APBD 2015.

Seperti diketahui, kasus tersebut telah menyeret tiga orang tersangka yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang, Mohammad Arief Wicaksono (MAW) dan Djarot Edy Sulistyono, Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Arief ditahan sejak 2 November 2017, sementara Jarot ditahan per 9 November 2017.