Usut kasus HAM, pemerintah bentuk tim khusus

Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pertemuan tertutup yang dilakukannya dengan sejumlah menteri dan penegak hukum membahas penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurut Prasetyo, rapat yang dihadiri Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BIN Marciano Norman, Menkum HAM Yasonna H Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, perwakilan Panglima TNI dan Ketua Komnas HAM Nur Kholis sepakat menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

"Tentunya Kita akan mencari penyelesaian terbaik," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (21/4).

Prasetyo mengatakan, ada tujuh kasus pelanggaran berat yang disepakati bersama untuk dituntaskan. Perkara tersebut antara lain Talang Sari, Wamena Wasior, penghilangan paksa, kasus peristiwa Petrus, peristiwa G30S PKI, dan kerusuhan Mei 1998.

"Kami melihat kasus sedemikian lama bagaimana harus diakhiri karena saya katakan beban harus berakhir supaya tak jadi warisan bagi generasi setelah kita," kata Prasetyo.

Nantinya, kata Prasetyo, semua pihak yang hadir dalam rapat tersebut bakal membentuk tim teknis yang terdiri dari TNI, Polri, Jaksa, unsur masyarakat, dan Komnas HAM kemudian akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

"Tim gabungan bekerja bersama menelaah, mencermati, dan kemudian menyimpulkan dan menawarkan kemungkinan cara penyelesaian dengan rekonsiliasi. Dampak-dampak tentunya ada dan ini perlu pembahasan mendalam. Intinya bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini bisa diselesaikan tuntas, sehingga beban masa lalu itu bisa kita akhiri tanpa harus menyalahkan satu sama lain," kata dia.