Usut kasus napi Jelekong peras perempuan, Kemenkumham bentuk tim investigasi

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Kanwil Jawa Barat, membentuk tim investigasi kasus pemerasan berbau pornografi diduga dilakukan warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) Jelekong, Kabupaten Bandung. Tim itu terdiri dari inspektorat Kemenkum HAM dan Kanwil Kemenkum HAM.

Tim akan menelusuri kesaksian salah seorang napi yang menyebut hampir seluruh tahanan dan sejumlah petugas di lapas Jelekong terlibat.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkum HAM Jabar Indro Purwoko di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Jabar, Kamis (12/4/2018).

"Kalau terbukti terlibat, kita lakukan reposisi atau sanksi administrasi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Polrestabes Bandung mengungkap kasus napi memanfaatkan media sosial untuk memeras perempuan. Modusnya, para tersangka memanfaatkan media sosial untuk mencari korban.

Setelah mereka akrab, tersangka merayu korban untuk chat seks, phone seks dan video call seks yang direkam. Rekaman itulah yang digunakan untuk memeras perempuan jika tidak mereka tidak mau mengirimkan sejumlah uang.

Sejauh ini sudah ada tiga napi yang dijadikan tersangka, setelah salah satu korban melaporkannya ke Polrestabes Bandung.

Salah seorang napi mengungkap modus itu sudah dilakukan oleh hampir semua napi dan petugas lapas Jelekong.

Lapas Jelekong kurang petugas

Indro mengungkapkan, kapasitas ideal di Lapas Jelekong diisi oleh 1.200 tahanan. Namun, saat ini lapas tersebut diisi oleh 22 ribu warga binaan. Sementara itu, petugas ada sekitar 1.800 orang.

"Sekarang ini antara tahanan dan petugas lapas itu 1 banding 25. Kalau diaebut kurang, ya kurang. Nanti kita evaluasi apakah ada yang digeser napi atau petugasnya," katanya.

Terkait keberadaan ponsel yang ada di Lapas, Indro mengaku tidak tahu menahu dari mana asalnya. Yang pasti, ia menyebut pihaknya selalu melakukan razia ponsel setiap hari.

"Kami razia ponsel, selalu. Untuk berkomunikasi, kami sediakan wartel yang terkoneksi dengan petugas, jadi bisa terpantau," terangnya.

"Memang miris juga, setiap dirazia besok ada lagi dan lagi (keberadaan ponsel)," imbuhnya.

Kadivpas Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Alfi Zahrin Kiemas mendukung penyelidikan yang dilakukan Polrestabes Bandung terkait kasus ini.

"Apabila ada kesamaan nama petugas yang terlibat, segera dilakukan tindakan," ucapnya.