Usut penyelewengan dana desa, dua jaksa Pamekasan dihambat atasan
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (2/8). Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya.
Wakil Ketua KPK Laode Syarif menuturkan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, ada dua jaksa yang sempat diamankan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kedua jaksa ini dinyatakan tidak terlibat dalam perkara tersebut.
"Ada dua orang jaksa yang awalnya ikut diamankan namun setelah diperiksa secara seksama kami menghargai integritas kedua jaksa tersebut," ujar Laode di Gedung KPK, Rabu (2/8).
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
Dia menceritakan, kedua jaksa tersebut sesungguhnya ingin menyelesaikan perkara dugaan penyelewengan dana desa yang menjerat kepala desa Dasok bernama Agus. Dia dilaporkan LSM terkait penggunaan dana desa untuk proyek infrastruktur sebesar Rp 100 juta. Pada praktiknya dilaporkan ada dugaan kekurangan volume pengerjaan.
Kasus ini tengah didalami Kejari Pamekasan. Namun Agus diduga ingin mengamankan kasus dengan menjanjikan sejumlah dana yang diberikan ke Kajari Pamekasan. Laode menuturkan, kasus ini sesungguhnya sedang diselidiki, namun jaksa justru dihalangi oleh Kajari.
"Sebenarnya mereka ingin menindaklanjuti laporan LSM tapi mendapat hambatan dari atasannya," jelasnya.
Laode berharap kasus semacam ini tidak terjadi lagi. Penegak hukum yang secara jujur bekerja, seharusnya tidak dihalang-halangi.
"Kita harus menghargai orang yang ingin bekerja secara jujur dan profesional," ucapnya.
Laode mengaku sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penangkapan Kajari Pamekasan. Dia menuturkan, Jaksa Agung Prasetyo memahami langkah KPK. "Beliau telah memahami kejadiannya." (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca SelengkapnyaKepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaBupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaHasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca Selengkapnya"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca SelengkapnyaMabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca Selengkapnya