Utak atik kurikulum, siswa jadi korban

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi memberlakukan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru ini. Setidaknya ada 6.329 sekolah dari jenjang SD hingga SMA yang menjadikan Kurikulum 2013 sebagai acuan pendidikan di sekolah mereka.

Kurikulum ini dijanjikan akan berbeda dengan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 mengimplementasikan pendidikan berbasis karakter. Sedangkan Kurikulum 2006 mengedepankan tingkat satuan dalam pendidikan.

Perbedaan mencolok dalam Kurikulum 2013 terletak pada banyak jumlah bahan ajar. Dengan penambahan bahan ajar tersebut, dipastikan butuh jam belajar lebih panjang.

Pro dan kontra pun bermunculan. Seperti di Jakarta misalnya, bila jam belajar ditambah otomatis akan mengganggu jadwal sekolah yang menerapkan sistem double shift atau masuk pagi dan siang.

Untuk diketahui, mayoritas sekolah di Jakarta menerapkan waktu belajar sampai hari Jumat. Sedangkan Sabtu untuk kegiatan ekstrakurikuler.

Tak cuma soal waktu belajar yang bertambah, sejumlah kendala lain masih mewarnai penerapan kurikulum yang mengedepankan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, ini. Dengan sejumlah kendala ini, pemerintah dianggap tak siap sehingga pelajarlah yang menjadi korban.

Berikut mereka keberatan dengan penerapan Kurikulum 2013:

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengakui penerapan Kurikulum 2013 ini belum lah matang. Dia berharap, ke depan, pembuat kebijakan lebih cermat dalam membuat aturan yang sifatnya makro."Ada yang belum siap di lapangan, seperti buku sumber belajar belum semua tersedia. Kurikulum tidak bisa bongkar pasang, seperti di luar negeri perubahan kurikulum itu minimal 25 tahun, tambah kurang silakan, tapi kalau rombak total kurang bagus. Karena ini menyeluruh dan luas dan menyangkut dunia pendidikan, sehingga pengambil keputusan lebih hati-hati," jelas Marbun.

Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama,? menilai sistem Kurikulum 2013 terlalu memusingkan. Karena banyak yang harus diubah dan disesuaikan."Kurikulum 2013 saya enggak ngerti. Tapi kalau menurut saya anak-anak itu enggak usah terlalu banyak belajar yang aneh-anehlah, nanti malah jadi enggak kreatif. Yang penting diajarinlah budi pekerti atau apa. Masa anak2 masih kecil udah kayak kuli, stres dia," kritik Ahok.Bagaimana tidak stres, lanjut Ahok, sejumlah tugas rumah sudah menanti. Sementara badan letih dan pikiran jenuh. "Makanya saya enggak ngerti pola pendidikan kita itu gimana," tambahnya.

Pelajar

Diberlakukannya Kurikulum 2013, menuai protes dari kalangan siswa di wilayah Jakarta Utara. Menurut para siswa, kurikulum tersebut lebih memberatkan karena mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk kegiatan belajar di luar sekolah.Desi (16), murid kelas XI SMA Yappenda Tanjung Priok Jakarta Utara mengatakan, dirinya menolak bila kurikulum tersebut diterapkan di sekolahnya. Dia menganggap sistem kurikulum itu tak efektif dan hanya membuat siswa capek."Capek lah, belum lagi ekskul Pramuka yang diwajibkan sekolah. Belum lagi ditambah hari Sabtu harus masuk pasti tambah capek lagi. Apalagi kurikulumnya ribet harus kerja sendiri gak boleh tanya guru, karena ini kita harus usaha sendiri," ujar Desi.Hal senada diungkapkan siswi SMA Yappenda lainnya, Jehan, siswi kelas XI. Siswi berusia 16 tahun itu berharap agar pihak pemerintah provinsi dan Kemendikbud mau memikirkan ulang rencana penerapan Kurikulum 2013."Kurikulumnya jangan dipersulit dan jangan pakai kebaya buat Jumat. Kita kan sekolah swasta, keluarin uang lagi, kasihan orangtua," keluhnya.

Koalisi masyarakat sipil

Suara penolakan juga datang dari kalangan pengajar. Salah satunya yang tergabung dalam Asosiasi Guru TIK/KKPI Nasional (Agtikknas).Mereka protes lantaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) tidak lagi menjadi pelajaran wajib yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya."Organisasi ini merupakan wadah komunitas guru TIK dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK di seluruh Indonesia, yang keberadaannya diharapkan mampu menampung aspirasi dari guru TIK seluruh Indonesia," demikian siaran pers Agtikknas.