Vaksin Covid-19 di Jawa Barat Dibagi ke 3 Kelompok

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan jatah vaksin Covid-19 di daerahnya dibagi ke tiga kelompok. Kelompok pertama adalah pemerintah daerah. Kedua TNI dan Polri.

"Hidup ini kan tidak hanya urusan pemerintah dalam artian khusus. Ada juga dari TNI/Polri. Kalau dari pemerintah itu ada puskesmas, rumah sakit, klinik dan mobil yang kita konversi," jelasnya melalui sebuah video yang diterima merdeka.com, Selasa (31/8) malam.

Doktor Honoris Causa Dong-a University ini menyebut target vaksinasi pada TNI dan Polri mencapai 40 persen. Kelompok ketiga yang mendapat jatah vaksin Covid-19 di Jawa Barat masuk kategori lain-lain. Seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, komunitas, institusi pendidikan, kelompok bisnis, e-commerce hingga partai.

"Ada partai juga, saya hadir beberapa kali, hatur nuhun. Ini penting supaya partai juga tidak hanya muncul 5 tahun sekali tapi pada saat seperti ini, interaksi melindungi masyarakat sangat dibutuhkan," kata dia.

Menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, tiga kelompok tersebut tengah bekerja sama mengejar target 37 juta atau 75 persen vaksinasi dari total 50 juta penduduk. Target ini diharapkan selesai pada Desember 2021.

"Jadi inilah aktor-aktor yang sekarang sibuk menyelesaikan target 37 juta," ucapnya.

Sebelumnya, Kang Emil mengatakan daerahnya membutuhkan 15 juta dosis vaksin Covid-19 per bulan untuk mencapai target Presiden Joko Widodo. Target Kepala Negara, 37 juta warga Jawa Barat sudah divaksinasi Covid-19 pada Desember 2021.

"Jawa Barat kalau kata Presiden harus beres bulan Desember, itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis vaksin per bulan. Jadi jangan bicara 'oh ini kurang' kalau suplainya saja tidak sebanyak ini," katanya melalui sebuah video yang diterima merdeka.com, Selasa (31/8) malam.

Jika suplai vaksin Covid-19 sudah mencapai 15 juta dosis per bulan, dia memastikan daerahnya akan melakukan vaksinasi kepada 500.000 warga setiap hari. Saat ini, vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat baru berada di angka 420.000 per hari.

Mantan Wali Kota Bandung ini menjelaskan, total vaksin Covid-19 yang diterima Jawa Barat sebanyak 18,6 juta. Dari jumlah tersebut, 14,4 juta atau 77,4 persen di antaranya sudah disuntikkan kepada warga Jawa Barat.

"Dari yang sudah dikasih itu, dosis pertama ada 24,5 persen atau 25 persen untuk 9,4 juta penduduk. Jadi ada 9,4 juta penduduk dari 37 juta yang sudah disuntik dosis 1. Kemudian dosis 2, artinya orang yang sudah dosis 1 sudah waktunya ada 5 juta totalnya 13,18 persen," terangnya.

Kang Emil mengatakan, kendala utama Jawa Barat mencapai target vaksinasi adalah suplai vaksin Covid-19 yang sangat terbatas dari pemerintah pusat. Padahal, Jawa Barat mencatat jumlah penduduk terbanyak dari 34 provinsi di Indonesia.

Dia menyinggung sejumlah provinsi dengan jumlah penduduk di bawah Jawa Barat justru mendapat suplai vaksin Covid-19 banyak.

"Ada provinsi-provinsi penduduknya sedikit tapi vaksinnya banyak. Tentulah persentasenya menjadi besar. Ada provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat vaksinnya sedikit dikasihnya," ujarnya.

Selain suplai vaksin sedikit, Kang Emil mencatat sejumlah kendala lain Jawa Barat belum bisa mencapai target vaksinasi Covid-19. Di antaranya, teritorial di Jawa Barat beragam sehingga mobilitas dalam melaksanakan vaksinasi sangat susah.

"Di Jawa Barat itu ada kota, misalnya Kota Bandung, Depok, Bekasi, tapi juga ada kabupaten yang gunung-gunung, pelosok, pantai, pedalaman, penjangkauannya sangat susah secara mobilitasnya," jelasnya.

Berikutnya, kecepatan daerah di Jawa Barat melakukan vaksinasi Covid-19 tidak sama. Kemudian, infrastruktur yang mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat tidak merata dan terbatas.

Kang Emil menyebut, jumlah puskesmas yang melayani vaksinasi di Jawa Barat hanya sekitar 1.000-an. Sementara standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), idealnya jumlah puskesmas sebanyak 5.000.

"Sehingga dengan hanya modal seperti itu, bagaimana kita bisa menyukseskan 37 juta. Kemudian dari sisi media berita-berita hoaks yang membuat masyarakat tidak termotivasi masih ada juga. Tentunya harus kita luruskan," tutupnya. (mdk/lia)